3 Pernyataan Bahlil soal Jokowi dan Wapres Gibran Tak Masuk Struktur Kepengurusan Golkar
thedesignweb.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Kolkar atau Ketum Bahlil Lahadalia pada Kamis, 7 November 2024 mengumumkan kelengkapan organisasi kepengurusan DPP Partai Kolkar.
Nama Joko Widodo (Yokowi), Presiden ke-7 RI, santer disebut sebagai Ketua Panitia Permusyawaratan TPP Partai Kolkar.
Namun dalam keterangan yang digelar di Kantor DPP Kolkar di Slipi, Jakarta Barat, Pahlil mengumumkan Agus Kumiwang Kardasasmita sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kolkar periode 2024-2029.
“Saya jamin semuanya menunggu,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Agus Kumiwang Kartasasmita kepada Pahlil, Kamis sore, 7 November 2024.
Bahlil juga menegaskan, Jokowi tidak masuk dalam struktur kepengurusan Partai Golkar 2024-2029.
Senada, Wakil Presiden atau Wakil Presiden Jibran Rakabuming Raka membantah Bahlil tidak berada di pemerintahan partai berlambang pohon beringin itu.
“Kami informasikan bahwa nama ketua no. 7, beliau tidak menemukan Pak Jokowi di jajaran pengurus administrasi dan kehormatan, atau di struktur termasuk Wakil Presiden (Gibran),” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, kabar Yokowi dan Gibran akan bergabung dengan Partai Kuning bermula dari konferensi nasional partai tersebut, di mana Bahlil kini menjabat ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Erlang Hartarto.
Bahlil mengaku belum mengetahui kabar putra sulungnya, Jokowi, akan masuk pemerintahan.
“Saya mengetahui hal ini dari teman-teman di media, pertanyaan yang teman-teman saya dengar tentang Presiden dan Wakil Presiden ke-7 Jibran Rakabuming terjadi kemarin sebelum Konvensi Nasional dan itu masih berlanjut,” jelasnya.
Sederet pernyataan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait tak hadirnya Jokowi dan Wakil Presiden Gibran di Badan Pengurus Partai Beringin Beringin tersebut, yang dihimpun News Group thedesignweb.co.id, adalah sebagai berikut:
Ketua Umum Partai Golgar (Kedum) Bahlil Lahatalia mengumumkan lengkapnya pembentukan kepengurusan DPP Partai Golgar.
Nama Joko Widodo (Yokowi), Presiden ke-7 RI, santer disebut sebagai Ketua Panitia Permusyawaratan TPP Partai Kolkar.
Namun dalam keterangan yang digelar Kamis sore, 7 November 2024 di Kantor DPP Kolkar, Slipi, Jakarta Barat, Pahlil mengumumkan Agus Kumiwang Kardasasmita sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kolkar periode 2024-2029.
Saya jamin semuanya menunggu, kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Agus Kumiwang Kardasasmita, Kamis, 7 November 2024, Pahlil.
Bahlil pun buka-bukaan soal kabar Presiden ke-7 Jokowi yang dikabarkan bakal terlibat dalam struktur kepengurusan Partai Golkar. Ia membantah dan menegaskan Jokowi tidak lagi menjadi pengurus Partai Golkar 2024-2029.
Senada, ia membantah Wakil Presiden atau Wakil Presiden Jibran Rakabuming Raka tidak menduduki jabatan eksekutif di partai berlambang pohon beringin itu.
“Kami informasikan bahwa nama ketua no. 7, tidak menemukan Pak Jokowi di jajaran pengurus administrasi dan kehormatan, atau di struktur termasuk Wakil Presiden (Gibran),” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, kabar Yokowi dan Gibran akan bergabung dengan Partai Kuning bermula dari konferensi nasional partai tersebut, di mana Bahlil kini menjabat ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Erlang Hartarto.
Bahlil mengaku belum mengetahui kabar putra sulungnya, Jokowi, akan masuk pemerintahan.
“Saya mengetahui hal ini dari teman-teman media, pertanyaan yang teman-teman saya dengar tentang presiden dan wakil presiden ketujuh Jibran Rakabuming terjadi sebelum dan sesudah Konvensi Nasional kemarin,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, baik Presiden ketujuh Joko Widodo maupun Wakil Presiden I Jokowi Gibran Rakabuming Raka tidak terlibat dalam struktur pengurus atau pengurus TPP Partai Golkar.
“Selama ini kami mendapat informasi bahwa nama Pak Presiden Jokowi, presiden ketujuh, tidak ada di pemerintahan, dewan kehormatan, dewan penasihat, atau badan termasuk Wakil Presiden Mas (Kibran),” kata Bahlil. .
Menurutnya, meski banyak keinginan Jokowi untuk masuk ke kerangka tersebut, namun tidak semua usulan atau rekomendasi bisa dipenuhi.
Ya kalau banyak aspirasi, Pak Presiden Jokowi itu tokoh nasional, harus perhatian juga, tidak semua aspirasi bisa diterima. Kami menghormati Pak Jokowi sebagai tokoh nasional,” kata Bahlil.