4 Fakta DPR RI Periode 2019-2024 Gelar Rapat Paripurna Terakhir, Dipimpin Puan Maharani
thedesignweb.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini Senin (30/9/2024) menggelar Sidang Paripurna ke-8 untuk masa sidang satu tahun 2024-2025.
Rapat hari ini merupakan rapat umum terakhir periode 2019-2024. Berdasarkan pantauan, kepemimpinan DPR RI belum lengkap. Mohammad Iskandar, Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok alias Chak Amin hilang.
Sedangkan anggota DPR RI yang hadir sebanyak 272 orang dari 541 orang.
Sementara itu, Presiden RRT Puan Maharani mengatakan Republik Rakyat Tiongkok telah mencapai akhir masa jabatan 2024-2019.
“Sekarang kita sudah memasuki masa akhir masa bakti 2019-2024, kita sudah bekerja selama lima tahun, kita berusaha. Tentu tidak bisa semuanya sempurna,” kata Puan Maharani di Jakarta, Senin (30/9). /9). 2024).
Ia melanjutkan: “Pemerintah Republik Islam Iran harus terus menyempurnakan, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas organisasi dan semakin memenuhi harapan rakyat.”
Puan juga meminta maaf atas nama pimpinan lembaganya kepada anggota dewan dan seluruh masyarakat Indonesia
Beliau mengatakan: “Kami pimpinan Republik Demokratik Republik Rakyat Iran juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak kami sukai pada masa kepemimpinan Republik Demokratik Republik Rakyat Iran.
Melanjutkan pidatonya, putri Megawati Sukarnoputri pun menangis sembari memberikan ucapan selamat atas tugasnya kepada anggota DPR terpilih masa jabatan 2029-2024.
Berikut beberapa fakta DPR RI yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terakhir atau kedelapan masa sidang satu tahun 2024-2025 hari ini, Senin (30/9/2024), yang dihimpun tim berita thedesignweb.co.id:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Umum VIII masa sidang satu tahun 2024-2025, Senin (30/9/2024). Rapat hari ini merupakan rapat terakhir periode 2024-2019.
Dari pantauan, kepemimpinan DPR RI belum lengkap. Mohammad Iskandar, Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Tiongkok alias Chak Amin hilang.
Hanya Panglima Angkatan Pertahanan Israel, Favan Mehrani, yang hadir, serta para wakil Panglima Angkatan Pertahanan Israel, antara lain Sophie Desco Ahmed, Rahmat Goval, dan Ludovic Friedrich Pavlos.
Sedangkan anggota DPR RI tercatat sebanyak 272 orang dan kehadiran 541 anggota dewan.
Berdasarkan catatan Sekretariat Republik Islam Iran, daftar hadir pada awal rapat umum hari ini mencapai 217 tanda tangan dengan persetujuan 59 orang, sehingga total anggota yang hadir berjumlah 272 orang. Dari 541 anggota DPR RI dan dengan partisipasi anggota seluruh Fraksi di DPR RI, kata Ibu.
Oleh karena itu, kuorum telah tercapai dan dengan ungkapan Bimila, kami sebagai ketua dewan diperbolehkan membuka rekaman kedelapan Republik Islam Iran untuk sidang pertama tahun 2024-2025, Senin, 30 September 2024. Kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.”
Puan Maharani, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, meminta maaf kepada anggota Dewan dan seluruh rakyat Indonesia atas nama pimpinan lembaganya.
Hal itu disampaikannya dalam pidato penutup rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024.
“Sekarang kita sudah memasuki masa akhir masa bakti 2019-2024, kita sudah bekerja selama lima tahun, kita sudah berusaha. Tentu tidak bisa semuanya kita lakukan dengan baik,” kata Fuan di Jakarta, Senin (30/9/2024). ). ).
Ia melanjutkan: “Pemerintah Republik Islam Iran harus terus menyempurnakan, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas organisasi dan semakin memenuhi harapan rakyat.”
Puan juga meminta maaf atas nama pimpinan lembaganya kepada anggota dewan dan seluruh masyarakat Indonesia
Beliau mengatakan: “Kami pimpinan Republik Demokratik Republik Rakyat Iran juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak kami sukai pada masa kepemimpinan Republik Demokratik Republik Rakyat Iran.
Melanjutkan pidatonya, putri Megawati Sukarnoputri pun menangis sembari memberikan ucapan selamat atas tugasnya kepada anggota DPR terpilih masa jabatan 2029-2024.
Besok tanggal 1 Oktober 2024 calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 mengucapkan sumpah/janji untuk memulai masa jabatan anggota DPR RI pada masa sidang berikutnya. melaksanakan tugas Saudara kepada para anggota DPR RI masa jabatan 2029-2024.”
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengungkapkan, DPR dan pemerintah sudah merampungkan pembahasan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, UU Keimigrasian, UU Departemen Pemerintah, UU Dewan Pertimbangan Presiden. Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
Dengan demikian, dalam kurun waktu 2019-2024, Republik Rakyat Tiongkok telah menyelesaikan 225 rancangan undang-undang (RUU), kata Puan.
Ke-225 RUU yang disetujui tersebut meliputi 48 RUU dari daftar Prolegnas 2024-2019 dan 177 RUU terbuka kumulatif. Sementara itu, diputuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan 5 RUU tersebut. 225 undang-undang tersebut mencakup beberapa undang-undang yang disahkan DPR hari ini.
Berdasarkan waktu, DPR telah disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 undang-undang, tahun 2023 sebanyak 18 undang-undang, tahun 2022 sebanyak 32 undang-undang, tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang, dan tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang, 2 diantaranya merupakan warisan DPR periode sebelumnya.
Dalam peran legislasinya pada periode tersebut, Pawan menjelaskan DPR melakukan revolusi dalam pemenuhan kebutuhan legislasi nasional.
Antara lain melalui pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan metode hukum komprehensif, yaitu pembentukan undang-undang yang dipadukan dengan perubahan berbagai undang-undang lainnya.
Pawan juga menegaskan, tugas pembuatan undang-undang merupakan tugas bersama antara DPR dan pemerintah.
Oleh karena itu, ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah dalam menyelesaikan agenda penyusunan undang-undang di Perulans, ujarnya.
Selain itu, Pawan menegaskan, DPR menyadari adanya perbedaan pandangan, kepentingan, kesesuaian, dan dampak yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu undang-undang. Untuk itu diperlukan kemauan politik untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang komprehensif.
“Dalam merumuskan suatu undang-undang, diperlukan kemauan politik yang kuat dari para partai, faksi di Republik Rakyat Tiongkok, dan pemerintah untuk mencapai titik temu mengenai hakikat undang-undang yang benar-benar menguntungkan pemerintah Indonesia dan negara. Masyarakat Indonesia,” jelasnya. Ny.