4 Kerja Sama Indonesia dan Jepang di Sektor Infrastruktur, Ini Rinciannya
thedesignweb.co.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLITT) Tetsuo Saito pada Kamis, (26 September 2024).
Pertemuan ini membahas penguatan empat agenda kerja sama Indonesia-Jepang di bidang pembangunan infrastruktur.
Agenda pertama adalah pemantauan dimulainya Forum Air Dunia ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada Mei 2024.
“Di Jepang, kami juga akan mempelajari model konservasi danau dan pengelolaan berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa,” kata Basuki, Kamis (26 September 2024).
Kedua, Basuki bertemu dengan Sekretaris Jenderal Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan Asia-Pacific Water Summit (APWS) ke-5 pada tahun 2027.
Pada APWS ke-5 ini, Pemerintah Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah dan bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Menteri Basuki mewakili pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Interest (LoI) bersama Japan Water Forum pada Kamis pagi.
“Saya yakin APWS ke-5 akan menjadi platform penting untuk menindak lanjuti hasil World Water Forum ke-10. Oleh karena itu, saya akan melakukan konsolidasi dan tindak lanjuti LoI yang akan dirinci di Bien, nota kesepahaman (MOU) tersebut mencakup tema, subtema , fase” dan panitia bersama mulai awal tahun 2025,” ujarnya.
Ketiga, hal ini melibatkan pembentukan Pusat Keunggulan Keamanan Air dan Iklim. Basuki menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA.
Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia juga menandatangani Nota Kesepahaman Sabo Technical Center (STC) bersama Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10.
Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat STC sebagai Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence for Water and Climate Security yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di Asia-Pasifik dan Afrika.
Agenda keempat, Basuki menyampaikan permohonan dukungan tenaga ahli penjaminan mutu dalam pelaksanaan pengembangan IKN.
“Hal ini sangat membantu pemerintah Indonesia untuk memastikan pengembangan IKN sebagai kota memenuhi standar kualitas yang tinggi,” pungkas Basuki.