8 Provinsi di Suriah Berstatus Siaga 1, 35 WNI dalam Zona Bahaya
thedesignweb.co.id, Damaskus – Konflik di Suriah terus meningkat. Pada tanggal 27 Oktober, kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan serangan mendadak di wilayah Aleppo yang sebagian besar kini terkendali. Konflik kemudian meluas ke provinsi Idlib, tempat serangan udara Rusia juga dilakukan.
Pada tanggal 4 Desember, HTS mulai menyerang daerah pedesaan Aleppo, memperluas cakupan pertempuran.
Data terakhir menunjukkan bahwa sejauh ini telah dilaporkan 571 kematian, termasuk kematian anggota partai oposisi, pasukan pemerintah, dan warga sipil.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menetapkan status waspada 1 untuk delapan wilayah Suriah. Wilayah tersebut antara lain Aleppo, Idlib, Hama, Deir ez-Zor, Hasakah, Raqqa, Daraa, Suwayda.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judah Nugraha mengatakan, situasi tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan WNI di wilayah tersebut.
“Ini adalah provinsi-provinsi yang kami anggap berbahaya dan dapat mengancam keselamatan warga kami. Sementara provinsi lain sudah disiagakan kedua,” kata Yehuda dalam keterangan media, Kamis (12/05/2024). .
Pemerintah melalui KBRI Damaskus juga tengah mempersiapkan tindakan darurat terkait eskalasi konflik di Suriah dan perlindungan WNI di zona konflik.
Dari 1.162 WNI yang terdaftar di Suriah, mayoritas berdomisili di Damaskus. Namun, 29 WNI tinggal di Aleppo dan enam di Hama, dua wilayah yang saat ini menjadi zona konflik aktif.
WNI di Suriah sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga, sedangkan sisanya berstatus pelajar.
Sebagai langkah preventif, KBRI Damaskus telah memperluas rencana darurat untuk melindungi WNI di zona konflik.
Selain Suriah, konflik di kawasan Timur Tengah lainnya juga menimbulkan kekhawatiran. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri RI telah mendaftarkan total 26.188 WNI yang berada di kawasan Timur Tengah, antara lain Israel, Lebanon, dan Palestina. Sebanyak 1.220 WNI berhasil dievakuasi dari berbagai negara antara lain Sudan, Gaza, dan Lebanon dalam beberapa gelombang evakuasi antara tahun 2023-2024.
Seiring perkembangan situasi, Kementerian Luar Negeri RI memastikan tim tanggap krisis yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, siap mendukung upaya penyelamatan WNI.
Berbagai langkah telah dilakukan Kementerian Luar Negeri RI untuk menjamin perlindungan WNI, termasuk beberapa perwakilan di Timur Tengah. Beberapa langkah penting yang dilakukan meliputi: Peningkatan status keamanan: Provinsi-provinsi yang berisiko tinggi berada dalam status siaga pertama, sementara wilayah lain dalam dua status siaga. Rencana Kontinjensi: KBRI Damaskus telah menyiapkan tempat penampungan bagi WNI dan melakukan evakuasi tiruan jika situasi memburuk. Komunikasi aktif: Perwakilan Indonesia telah menyediakan saluran komunikasi seperti grup WhatsApp untuk memantau status WNI secara real-time dan memberikan rekomendasi keselamatan. Tas Darurat: WNI diimbau menyiapkan tas darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, dan perbekalan darurat untuk memudahkan proses evakuasi.
Yehuda mengimbau seluruh WNI yang berada di wilayah sengketa untuk segera melapor kepada aparat Indonesia dan mengikuti instruksi evakuasi.
“Kami menghimbau agar mengikuti prosedur evakuasi yang telah digariskan oleh perwakilan KBRI. Jangan menunggu untuk membuat keputusan ini sampai situasinya menjadi lebih buruk.