Alasan Moratorium Pembangunan Hotel dan Vila di Bali Selatan Harus Segera Dibuat Rancangan Kebijakannya
thedesignweb.co.id, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melakukan moratorium hotel dan vila di Bali Selatan. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, pemerintah tengah menyusun kebijakan untuk menunda pembangunan hotel dan villa di Bali.
Pak Sandiaga Uno menegaskan, gencatan senjata akan diterapkan di wilayah yang sudah ramai dan bosan. Sasaran utamanya adalah Bali bagian selatan, karena beberapa tempat wisata sudah padat pembangunan sehingga membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman bagi wisatawan.
“Penundaan ini akan terus kami dukung, perbaiki masyarakat sebelum disahkan melalui sistem sidang terbatas,” kata Sandi, kepada The Weekly Brief bersama Sandi Uno di Jakarta, Senin, 9 September 2024. .
Penundaan ini tidak hanya berlaku pada hotel saja, namun juga pada bangunan tempat tinggal, termasuk vila, yang di kawasan tertentu sudah padat penghuninya, imbuhnya.
Kebijakan penundaan juga dikaji sebelum dibahas dalam sidang terbatas. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus menyusun rencana gencatan senjata terhadap penduduk. Sandi berharap peraturan penangguhan yang dikeluarkan pemerintah di banyak wilayah Bali dapat diterima masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Nia Niscaya, Pakar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Adyatama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menegaskan gencatan senjata dapat menciptakan sumber pariwisata Bali yang berkualitas dan stabil. Ini pariwisata yang kita inginkan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi penundaan ini sejalan dengan visi dan misi kita, jelas Nia.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dari jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total 29.005 unit dan 747.066 kamar sekaligus, jumlah akomodasi AirBnb di Indonesia melebihi 61 ribu. unit, dimana sekitar 34.000 unit berada di Bali.
Pemerintah Provinsi Bali telah merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara atau menunda pembangunan akomodasi wisata di Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Usulan penundaan tersebut setidaknya selama dua tahun.
“Pemprov Bali telah merekomendasikan kepada Menteri Perkapalan dan Perikanan untuk menunda pembangunan hotel, villa, diskotik dan beach club di sekitar Sarbagita selama 1-2 tahun. Ini yang ingin kami lakukan terlebih dahulu. Pernyataan Gubernur Bali Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang dikutip Pak Antara pada 7 September 2024.
Sang Made dalam Diklatda Hipmi Bali menyampaikan usulan ini diajukan untuk menciptakan pariwisata Bali yang berkualitas b. Usulan tersebut tidak hanya mengenai penundaan pembangunan akomodasi wisata saja, namun juga mencakup persoalan perubahan wajah, lokasi kawasan yang merupakan kawasan komersil, dan aturan penerbitan izin seragam online (OSS) yang tidak terkait dengan hal tersebut. wilayah tersebut.
“Sebagai pejabat saya kaget, saya baru lihat di Tiktok dia kena batu, tapi kita tidak tahu itu ada di sana, tiba-tiba ada beach club besar lainnya di Tabanan dan Denpasar, kita juga tidak tahu, jadi. Kami hanya kaget saja,” ujarnya.
“Kami melihat konversi lahan yang sangat besar dan kemudian banyak penjualan alkohol gratis di toko-toko kecil yang harus Anda beli di restoran atau hotel, tapi beli dari pengecer dan orang asing mabuk dan mengikutinya,” lanjutnya.
Untuk itu, Pemprov Bali berharap keputusan tersebut dapat difinalisasi dalam bentuk Rekomendasi Presiden (Inpres) pada rapat terbatas federal yang dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Investasi (Kemenko Marves).
“Kami sedang menyiapkan rencana, berharap setelah pembahasan nanti akan ada usulan presiden untuk menunda pembangunan hotel, villa, diskotik, dan beach club, serta transformasi kawasan di sekitar Sarbagita selama 1-2 tahun,” katanya. Pj Gubernur Bali.
Selama ini Pak Sang Made melihat pemerintah pusat cukup aktif menanggapi usulan penghentian sementara pembangunan akomodasi tersebut karena banyak permasalahan yang muncul dan menjalar ke masyarakat.
Selain masalah pembangunan, penerbitan izin yang tidak teratur juga memungkinkan orang asing mendapatkan pekerjaan dari penduduk lokal, sehingga dalam waktu 2 tahun pemerintah akan melakukan reorganisasi Bali Tourism Organization, membangun villa atau akomodasi wisata sejenis di Bali bagian selatan.
Bapak Tjok Bagus Pemayun, Direktur Dinas Pariwisata Bali di Denpasar, pada Jumat, 6 September 2024 menjelaskan, tujuan pertemuan ini adalah untuk menata kembali pariwisata khususnya di Bali Selatan, dan ini bukan hanya penghentian sementara pembangunan. , tapi masih banyak lagi. Hal-hal terkait.
Pak Tjok Pemayun mengatakan kepada Pak Antara bahwa “penundaan ini karena tata kelola, saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tapi kami ingin tata kelola yang lebih baik,” kata Pak Tjok Pemayun kepada Pak Antara, menjelaskan bahwa awalnya pemerintah pusat telah meminta Bali. Pemerintah provinsi menyerahkan permasalahan seperti: perilaku wisatawan yang korup dan kemacetan di jalan raya, padahal pemerintah telah berupaya menyelesaikan tindakan dan larangan masyarakat serta mengorganisir unit-unitnya.
Menteri Perkapalan dan Perikanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akhirnya mengumumkan sidang terbatas akan digelar. Rencananya ada 3 topik yang akan dibahas dalam konferensi tersebut: pengaturan penerbitan izin transmisi online (OSS) seragam terkait peran data daerah, penghentian konversi lahan persawahan menjadi kawasan komersial, dan penghentian pembangunan hotel di Bar Korea Selatan. .