Komdigi Akan Evaluasi Kebijakan Non PNS Masuk Tim Pemblokiran Judi Online
thedesignweb.co.id menilai kebijakan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (Komdigi) DKI Jakarta yang menunjuk ahli dalam tim pemblokiran situs game online.
Hal ini menyusul ditangkapnya AK, salah satu tersangka kasus perjudian online.
“Semua SOP sedang kami periksa,” kata Menteri Komunikasi dan Teknologi Meutiya Hafid kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Politisi Golkar ini enggan berkomentar lebih jauh soal adanya SOP yang membolehkan siapa pun bekerja di bagian kurungan meski bukan pegawai negeri (PNS).
Sekaligus, dia menegaskan, aturan baru tersebut sedang direvisi.
“Saya sudah lama tidak berkomentar dan saya juga tidak mengerti, tapi sekarang kami sedang mendalaminya,” kata Meutya.
Sebelumnya, Komdigi memecat 10 pegawainya yang terlibat kasus perjudian online.
Pemecatan tersebut diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital Indonesia, Meutiya Hafid. Ia menegaskan, 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Teknologi yang terlibat kasus perjudian telah diberhentikan.
“10 orang sudah dibebaskan,” kata Meutia kepada wartawan, Kamis (14 November 2024).
Metya enggan berkomentar mengenai topik tersebut. Dia mengklaim, persidangan terhadap 10 orang tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada polisi.
“Kalau hukumnya bukan milik kita, ya (pembebasan) kita,” ujarnya.
Sementara itu, polisi telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka kasus perjudian online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Teknologi. Tersangka berinisial A masih dicari.
Data tersebut dihimpun Ade Ari Kompol Shyam Indradi, Humas Polda Metro, Jaya hingga Senin (11/11/2024).
Menurut dia, tersangka saat ini berjumlah 18 orang. Sementara tersangka berinisial A masuk dalam daftar DOP.
Sejauh ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).
Ade Ari menjelaskan, 18 tersangka tersebut termasuk 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Teknologi dan 8 orang di antaranya berlatar belakang sipil.
Pernyataan Ade Ari menyesuaikan jumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Teknologi. 11 orang sebelumnya disebutkan di sana.
Datanya 18 orang, pegawai Komdigi 10 orang dan warga sipil 8 orang, ujarnya.
Terungkapnya keterlibatan pegawai Komdigi bermula dari proses penyelidikan Sultanmenang, situs yang menawarkan perjudian online. Dua tersangka diumumkan dalam kasus ini.
Kemudian penyidik membuka kasus tersebut. Hal ini mengungkap keterlibatan pegawai Kommadigi. Sedangkan peran mereka adalah memastikan bahwa situs yang dioperasikan oleh pemilik situs judi online tidak diblokir.
Sebanyak 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah ditetapkan sebagai tersangka.
Padahal, ada satu orang yang berperan penting dalam kasus ini. AK mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memblokir situs perjudian online. Bahkan, AK tidak membatalkan seleksi CPNS, melainkan malah diangkat oleh tim pemblokiran di Komdigi.