Mitigasi Bencana di Seluruh TPS Pilkada di Jabar, Mana Wilayah Paling Rawan?
thedesignweb.co.id, Bandung – Pemerintah Jawa Barat (Jabar) mengklaim berhasil menekan angka bencana alam di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Jumlah TPS di Provinsi Jawa Barat sebanyak 140.457 TPS dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 35.714.901. Menurut Pj Gubernur Jabar Bei Makmudy, pengurangan risiko bencana sudah dilakukan oleh tiga lembaga yang kompeten.
“TPS sudah diperkirakan. Badan Meteorologi Cuaca dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (RBMD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah beberapa kali melakukan koordinasi dan simulasi. Di sini Kabupaten dan Kota Bogor, Daerah dan Sukabumi tingkat hujan kota,” tulis Bandung, Sabtu (2/11/2024).
Bey juga mengatakan wilayahnya telah menetapkan status waspada bencana alam mulai 30 Oktober hingga April 2025 sejalan dengan prakiraan PBB mengenai puncak musim hujan di Jawa Barat mulai November 2024.
Bey mengatakan, selain bencana alam besar saat musim hujan, gempa Sesar Lembang juga mengancam sejumlah wilayah.
“Iya, Sesar Lembang ada empat kabupaten dan kota, seperti Bandung Barat, Bandung, Bandung, Simahi. Namun ini hanya hujan, puncak hujan ini akan terjadi pada akhir November 2024. Tentu saja di wilayah Bandung Barat, “Kabupaten dan Kota Bogor dan Sukabumi menjadi tempat yang paling perlu kita waspadai,” ujarnya.
Bey memastikan seluruh tim tanggap bencana di Provinsi Jawa Barat siap menghadapi bencana akibat patahan Lembang dan hidrometeorologi yang mungkin terjadi akhir tahun ini.
Tim Tanggap Bencana terdiri dari Biro Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (DPMBD) yang berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, relawan, Polri, dan TNI untuk tanggap bencana alam.
“Karena kita daerah rawan bencana, kita harus siap. Jadi bukan hanya Pemprov saja, tapi seluruh Pemda, Kabupaten, dan Kota. Kita juga harus terus mengingatkan masyarakat,” ujarnya.
Selain data UNODC, Pemprov Jabar mendapat catatan dari Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi (PVMBG) Survei Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Berdasarkan potensi wilayah lalu lintas darat di Provinsi Jawa Barat, terdapat 473 kabupaten dari 627 kabupaten pada Oktober 2024, yaitu 75,44 persen di 27 kabupaten dan kota untuk lalu lintas darat sedang dan tinggi. atau keseleo.
“Angka-angka dari hasil simulasi sangat menakutkan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bersiap menghadapi bencana,” ujarnya.
Peringatan bencana alam tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.580-BPBD/2024 dan Surat Keputusan Nomor 360/Kep.581-BPBD/2024 tentang Posko Darurat Banjir, Banjir, Kondisi Cuaca Ekstrem, Ekstrem pasang surut dan longsor, serta longsor di Provinsi Jawa Barat pada 2024/2025
Berdasarkan keputusan tersebut, diperlukan kesiapsiagaan bencana yang cepat, akurat dan terpadu untuk mengurangi potensi dan dampak bencana alam.
Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pada pelaksanaan penanggulangan bencana alam, upaya kesiapsiagaan dikoordinasikan dengan pelaksanaan siaga bencana hidrometeorologi di Jawa Barat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). tingkat provinsi kita,” ujarnya.
Tonton video ini:
Sebelumnya, dilansir KPU Channel, Kepala Badan Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat Hari Nazarudin menjelaskan, pendistribusian logistik Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 akan dikelola masing-masing kabupaten/kota. .
Hari mengatakan, KPU Jabar hanya akan menyusun langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran proses tersebut.
“Kewenangan penyaluran ini ada pada kabupaten/kota. Kami tinggal menyiapkan strategi agar proses ini berhasil,” kata Hariung usai acara manajemen teknis logistik pasca pemilu di Bandung Grand Hotel. (11/10/2024).
Hari juga menekankan pentingnya penanganan keadaan darurat seperti bencana alam atau cuaca buruk, terutama menjelang Pilkada 27 November 2024.
Mengingat kemungkinan terjadinya hujan di beberapa wilayah di Jawa Barat, maka Panitia Pusat Jabar telah menyiapkan langkah-langkah yang diharapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Kita harus menurunkan ekspektasi karena setiap wilayah memiliki ciri yang berbeda, seperti pegunungan, dataran, atau pantai.”
Selain itu, Hari mengatakan, penting untuk menyediakan logistik hingga ke daerah terpencil agar warga bisa ikut serta dalam pilkada.
Proses pendistribusiannya dimulai dari pemasok, kemudian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dan dari PPK ke TPS, ujarnya.
Partai Komunis Jawa Barat berharap dengan perbaikan strategi, distribusi logistik bisa lancar dan seluruh warga bisa berpartisipasi maksimal dalam pemilu.
Hari menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan logistik yang mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan hingga tempat pemungutan suara (TPS).
Hari mengatakan pengelolaan logistik harus mengikuti prinsip tepat jenis, tepat kuantitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.
“Selanjutnya, kami berharap setiap kabupaten/kota mampu melaksanakan pendistribusian secara efektif dan efisien.”
Sedangkan untuk daerah terpencil, jelasnya, proses distribusi dimulai dari pemasok hingga TPP. “Kami telah mengembangkan strategi untuk memastikan kelancaran distribusi bahkan di daerah terpencil.”
Jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam atau cuaca buruk, KPU Jabar telah menyusun langkah mitigasi.
“Dengan gugurnya Pilkada pada 27 November 2024, diperkirakan akan terjadi hujan terutama di wilayah perbukitan, dataran, dan pesisir,” kata Hari.
Selain itu, dalam rangka pembuatan TPS bagi penyandang disabilitas, Panitia Pusat Jawa Barat telah merencanakan ruangan dan perlengkapan khusus bagi pemilih berkebutuhan khusus.
“Kami akan memastikan bahwa setiap TPS memiliki aksesibilitas dan peralatan yang memadai bagi penyandang tunanetra. Kami juga akan mengalokasikan staf khusus untuk membantu pemilih penyandang disabilitas,” kata Hari.
Partai Komunis Jawa Barat bertujuan mewujudkan Pilkada 2024 yang inklusif dan efektif melalui persiapan yang matang.