Skrining Kesehatan Gratis Jadi Fokus Kemenkes Era Prabowo, Pakar Sarankan Rincian Perencanaan 100 Hari Pertama
thedesignweb.co.id, Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengalihkan fokus Kementerian Kesehatan dalam lima tahun ke depan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis.
“Nomor satu adalah melakukan skrining terhadap masyarakat sepanjang siklus hidup, karena bagi Kementerian Kesehatan penting agar masyarakat kita sehat, bukan sekedar mengobati orang sakit. Pengobatan promotif dan preventif jauh lebih penting dibandingkan pengobatan kuratif,” jelas Budi di Gedung Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Senin (21/10/2024).
Terkait program kesehatan prima ini, peneliti keamanan kesehatan global Dicky Budiman memaparkan kontribusi Prabowo dan Budi. Dicky meyakini perlunya perencanaan yang detail dan terukur dengan tenggat waktu dan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas.
Beliau juga menguraikan rencana aksi Kementerian Kesehatan untuk 100 hari pertama program pemeriksaan kesehatan gratis: 1-2 bulan: Persiapan dan perencanaan
Bulan pertama atau kedua memerlukan persiapan dan perencanaan yang meliputi:
Tinjauan kesiapan fasilitas kesehatan
Pemetaan fasilitas kesehatan (Puškėsmas, Klinikos, RSUD) di 34 provinsi untuk menilai kesiapan fasilitas skrining. Fokus pada daerah dengan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) yang tinggi dan penyakit menular seperti HIV/TB. Koordinasi integrasi data dan pengelolaan peserta dengan BPJS Kesehatan.
Pembelian alat seleksi
Mempercepat pengadaan alat seleksi dengan mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, BPK dan KPK agar proses pengadaan berjalan teratur dan transparan.
Alat tesnya antara lain deteksi PCM (diabetes, darah tinggi, kanker serviks dan payudara) serta penyakit menular (HIV/TB), jelas Dicky dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (23/10/2024).
Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pada bulan ketiga, yaitu:
Mulai seleksi di bidang prioritas
Dimulai dari 10 provinsi dengan NSAID dan penyakit menular tinggi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dll). Pelayanan screening dilakukan di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kampanye publik nasional
Meluncurkan kampanye melalui media massa, media sosial, dan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan partisipasi dalam program skrining.
Pada saat yang sama, angka-angka penting atau KPI meliputi:
Cakupan tindakan ini: 60 persen puskesmas kota di provinsi prioritas harus berpartisipasi dalam program skrining. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas Puskesmas dan kesiapan logistik di wilayah prioritas.
Populasi yang disaring: Setidaknya 30 persen dari populasi berisiko tinggi (di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga NCDs) harus diskrining di provinsi prioritas. Target ini mencerminkan beban PTM dan perkiraan prevalensi penyakit tersebut di wilayah tersebut.
Cakupan deteksi dini: Setidaknya 80 persen kasus diabetes, tekanan darah tinggi, kanker serviks, kanker payudara, dan HIV/TB yang terdeteksi harus segera dihubungkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pelaksanaan anggaran, khususnya dalam pengadaan alat seleksi.
“Laporan berkala sebaiknya disampaikan setiap 30 hari sekali untuk mengukur transparansi,” saran Dicky Budiman. Orkestrasi dan koordinasi pemangku kepentingan
Koordinasi diperlukan untuk memastikan program berjalan lancar, antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (SHI) dapat mengoordinasikan integrasi pendanaan program skrining dan deteksi dini melalui Jaminan Kesehatan Nasional (NHIS). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mendukung pembangunan fasilitas di daerah terpencil dan memperkuat implementasi kebijakan kesehatan di tingkat daerah. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi internasional dapat membantu dalam bidang pendidikan, advokasi dan kerjasama teknis. Sektor swasta dapat mendorong pembelian peralatan medis dan pembangunan rumah sakit.