Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Harus Damai dan Sejuk
thedesignweb.co.id, Wakil Menteri Dalam Negeri Jakarta, Bima Arya Sugiarto menegaskan, setiap pihak sangat penting demi stabilitas dan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
“[Menurut pandangan] Presiden [Prabowo Subianto] yang menyampaikan di banyak forum gagasannya tentang demokrasi tanpa kekerasan, jauh dari perang, jauh dari provokasi, stabilitas dan demokrasi damai.” dia bersikeras.
Bima Arya juga mengatakan, upaya menjaga demokrasi yang damai harus dikoordinasikan pada tingkat paling bawah sesuai tingkat pemerintahan.
“Saya kira kita harus benar-benar memperhatikannya dan menurunkan level perusahaan kecil,” ujarnya.
Bima Arya juga mengungkapkan, anggaran Pilkada 2024 juga dibutuhkan daerah.
Ia melanjutkan, “Perjanjian Pembangunan Ekonomi Nasional (NPHD) sudah mencapai 100%, meski di banyak daerah terdapat permasalahan, selain itu pendistribusian materi pemilu di daerah juga terhenti.
Bima Arya mengatakan, prinsip netralitas lembaga publik (ASN) menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pemilu 2024.
Di sini kita diingatkan kembali tentang prinsip netralitas ASN, ujarnya.
Wakil Menteri Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, pilkada harus menjadi momen untuk melahirkan pemimpin daerah yang baik. Hal ini penting untuk mendukung program pemerintah, antara lain 8 program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, 17 program darurat, dan 8 program darurat.
Artinya, ketika pemilu dimulai, 8 program pemerintah itu harus sukses, padahal baru Februari nanti yang akan ditunjuk kepala daerahnya, baru kami yang konfirmasi, ujarnya.
Lodewijk menambahkan: “Dia memenangkan pemilu daerah tetapi berjalan dengan baik dan itu adalah rencana cepat dari Presiden Prabowo Subianto.”
Ia juga memuji kemauan penyelenggara pemilu dan badan keamanan. Menurut Lodewijk, segala sesuatunya untuk pelaksanaan Pilkada sudah siap.
Termasuk keinginan lembaga keamanan seperti Badan Intelijen Pemerintah (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kata Lodewijk.
(*)