Demi Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Hapus Pungutan Daerah Ini
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menghapuskan sebagian pajak daerah untuk memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ada 2 jenis pajak yang dikeluarkan, sehingga biaya pengembangan akan lebih kecil.
Keputusan tersebut diumumkan dalam Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Diantaranya yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Konstruksi Umum Dody Hanggodo.
Menteri Dalam Negeri Irons Tito mengatakan, yang dihapus sebagian adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak Persetujuan Bangunan (PBG).
Tentu bagi MBR, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihapuskan. Yang kedua, Pajak Persetujuan Bangunan dihapuskan, kata Menteri Dalam Negeri Tito, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/1). 11/2024).
Selain itu, pemerintah juga sepakat untuk mengurangi waktu penerbitan izin PBG dari 28 hari menjadi maksimal 10 hari. Ia berharap langkah ini bisa memudahkan pembangunan rumah MBR.
“Kami berharap 3 keputusan ini dapat membantu mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat, khususnya MBR,” tegasnya.
Nantinya akan diatur dalam bentuk Peraturan Bupati (Perkada) yang disusun baik oleh Gubernur maupun Walikota/Bupati. Hal ini merupakan tindak lanjut dari SKB 3 menteri yang telah ditandatangani.
Tito juga mewanti-wanti para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan Perda tersebut. Sebab, kriteria bebas pajak baik BPHTB maupun PBG hanya berlaku untuk pembangunan rumah MBR.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan kesepakatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami meminta seluruh menteri untuk menerapkan kebijakan yang pro rakyat, cepat dan responsif terhadap rakyat serta inovatif dan berani,” kata Ara.
Menurutnya, ini merupakan kebijakan tercepat yang diambil pemerintah. Sejak pemerintah dilantik kurang dari 40 hari lalu.
“Umur kabinet ini berarti sebulan 3 hari. Saya kira, belum pernah ada kebijakan seperti ini Pak Menteri, dengan dukungan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri, kalau tidak ada kemauan bersama. tidak akan sensitif, ini kehendak bersama dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah setempat, untuk mempercepat pembangunan rumah permanen (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Male di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebanyak 2.700 unit rumah permanen (huntap) akan dibangun sebagai tempat tinggal warga, dan akan dibangun dalam jangka waktu sekitar 5,5 bulan.
“Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki di NTT,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11/2024).
Ara menuturkan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan shelter tersebut. Karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.
Soal infrastruktur sudah beres, dari segi keamanan, geologi sudah beres, BNPB sudah beres, kita butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian. Ada proses perizinan dan pengamanannya, jelasnya.
Dalam proses pembangunannya, ia berharap diperlukan juga semangat kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, Maruarar juga meyakinkan, bahan baku rumah seismik tersebut juga akan segera dikirim ke lapangan agar bisa cepat dipasang.
“Saat ini bahan baku pembuatan rumah banyak ditemukan di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki. Kami berharap pembangunannya bisa dilakukan secara kooperatif dan melibatkan masyarakat sekitar dan MIME. Sehingga terbuka peluang kerja,” ujarnya. ditambahkan.
Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berlangsung namun belum ada tanda-tanda perbaikan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan, radius zona bahaya diperkecil.
“Jumlah warga yang mendaftar sebagai pengungsi terpusat berkurang sekitar 5.117 orang. Sedangkan pengungsi mandiri lebih banyak yang bergabung dengan kerabat terdekat. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya melebihi 6.417 orang,” jelasnya.