Tata Kelola Sawit RI Buruk, Ombudsman Endus Potensi Kerugian Ekonomi Rp 279,1 Triliun per Tahun
Liputan6.com, Jakarta Ombudsman Republik Indonesia menyoroti tata kelola industri kelapa sawit yang masih kacau. Bahkan, terdapat potensi kerugian ekonomi hingga Rp 279,1 triliun per tahun akibat salah urus sawit.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, angka tersebut masuk dalam Laporan Hasil Analisis Temuan (LHA) potensi maladministrasi sektor perkebunan pada industri kelapa sawit.
Tata kelola industri sawit saat ini kurang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, kata Yeka di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Setidaknya ada 4 aspek yang berpotensi mengalami salah urus. Yakni aspek negara, berupa tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan. Aspek perizinan terkait kepemilikan tanah. Aspek tata kelola komersial, serta aspek kelembagaan, juga digarisbawahi oleh Ombudsman.
Akibat tata kelola ini, jika ditambah potensi kerugian pada aspek pertanahan, potensi kerugian pada aspek perizinan, potensi kerugian pada aspek sistem komersial, jika ditambah kerugiannya mencapai 279,1 triliun. Rp per tahun,” jelas Yeka.
Rinciannya, potensi kerugian meliputi aspek lahan sebesar Rp74,1 triliun setiap tahunnya. Aspek peremajaan kelapa sawit menghalangi Surat Tanda Daftar Tanaman (STDB) dan peremajaan kelapa sawit populer (PSR) senilai Rp 111,6 triliun setiap tahunnya.
Aspek kualitas gabah yang tidak patuh ISPO sebesar Rp 81,9 triliun per tahun. Dengan demikian, aspek kehilangan hasil akibat grading yang tidak memenuhi standar kematangan tandan buah segar (TBS) berjumlah Rp 11,5 triliun setiap tahunnya.
“Silakan dipikir-pikir. Kalau tata kelola ini bisa diperbaiki, paling tidak negara mendapat tambahan Rp 279,1 triliun,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung menggelar tiga pertemuan sekaligus usai mengetahui dirinya berkunjung ke Kebun Bibit Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk langsung turun ke lapangan.
Sebelum pertemuan, Raja Juli Antoni menyempatkan diri memberikan bibit kepada para petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini setelah langsung turun ke lapangan mengecek kebun pembibitan besar di Rumpin dan membagikan bibit kepada para petani, saya mengundang Dirjen penting untuk tiga kali pertemuan di Rumpin,” kata Raja Juli Antoni di Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin, Barat. . Jawa (28/10/2024).
Sekjen PSI ini menegaskan, kerja langsung di lapangan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Sehingga program untuk masyarakat dapat segera terealisasi.
Saya tidak mau bekerja di balik meja. Saya juga mengajak Pak Dirjen turun lapangan untuk memastikan evaluasi selaras dengan instruksi Presiden Prabowo. Saya melihat kenyataannya, kalau pekerjaan itu sampai ke masyarakat, “. “tegasnya. .
Raja Juli Antoni mencontohkan, dalam tiga pertemuan tersebut, salah satunya membahas pengelolaan kelapa sawit di kawasan hutan. Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.
“Dalam pertemuan ini kita membahas ketahanan pangan dan pengelolaan kelapa sawit di kawasan hutan,” tutupnya.