Kejar Potensi Pasar Rp 167 Kuadriliun, Pemerintah Bentuk KBLI Khusus Hidrogen
thedesignweb.co.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta menggalakkan pengembangan hidrogen sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dalam upaya transisi energi. Hidrogen berperan dalam pengembangan EBT, mendukung pencapaian dekarbonisasi dan sebagai komoditas ekspor.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Enya Listiani Devi menjelaskan Kementerian ESDM berencana meningkatkan kebutuhan hidrogen hingga 9,9 juta ton per tahun (Mtpa) pada tahun 2060. Sektor tersebut adalah sektor industri, transportasi, ketenagalistrikan, dan gas domestik.
Selain itu, potensi ekonomi hidrogen cukup menjanjikan. Pasar hidrogen hijau global diperkirakan mencapai USD 11 triliun atau Rp 167,25 kuadriliun (Rp 15.205 per kurs USD) pada tahun 2025. Diperkirakan setara dengan USD 70 miliar atau Rp 1. Kuadriliun pada tahun 2060.
Mengingat potensi hidrogen yang luar biasa sebagai solusi energi bersih, Enya merasa penting untuk menetapkan standar klasifikasi hidrogen khusus untuk Bidang Usaha Indonesia (KBLI).
“Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan peraturan kepada pelaku industri, tetapi juga mendorong inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia,” kata Enya, Rabu (25/8). Dalam pernyataan tertulis. 9/2024).
Pada tanggal 25 Oktober 2023, perundingan KBLI Hidrogen dengan berbagai pemangku kepentingan dimulai. Perizinan Kesimpulan diskusi mencakup pertimbangan aspek keselamatan di setiap rantai pasokan hidrogen (produksi, penyimpanan, transmisi/distribusi dan penggunaan), pengaturan perizinan khusus untuk energi hidrogen (khususnya hidrogen ramah lingkungan, non-karbon). drafnya
Salah satu motivasi dibangunnya KBLI baru, lanjut Enea, adalah produksi hidrogen. Menurutnya, 70% biaya hidrogen hijau berasal dari biaya listrik EBT. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal EBTKE harus memastikan keekonomian dan keberlanjutan hidrogen untuk mendukung upaya transisi energi di Indonesia.
“Usulan kode KBLI hidrogen sudah melalui quick text. Kami menggandeng UK MENTARI dalam rangka kerja sama program UK FCDO untuk mendukung usulan KBLI di bidang hidrogen. Targetnya akan selesai dalam waktu dekat dan kemudian kami akan menyampaikannya ke Badan Pusat Statistik (BPS),” jelasnya.
Selain sebagai upaya meningkatkan keamanan produk, pengembangan Kode KBLI Hidrogen juga berperan dalam memantau praktik bisnis yang sehat dan memberikan kepastian hukum kepada investor. Dari sisi pengguna, adanya standar yang jelas memberikan jaminan kualitas penggunaan hidrogen di masa depan sebagai bagian dari rantai pasokan energi.
Enya mengatakan, “Pemerintah akan terus mendorong terciptanya ekosistem hidrogen nasional. Kami berharap para pelaku usaha semakin mudah mendapatkan kepastian regulasi dan dukungan pemerintah untuk berinvestasi di sektor hidrogen.”
“Tentunya kita juga perlu bersiap menghadapi permasalahan sosial yang muncul seiring dengan berkembangnya ekosistem hidrogen di Indonesia. Hal ini memerlukan keterlibatan berbagai peran dari seluruh pemangku kepentingan yang terdidik dengan baik.” menciptakan ekonomi hidrogen di Indonesia jika hidrogen bisa diperkenalkan,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan hidrogen tidak hanya akan mengurangi emisi karbon dioksida (CO2), tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sektor transisi energi global dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan energi terbarukan.
“Dari segi lingkungan, studi IRENA menyebutkan jejak karbon kita saat ini sangat tinggi, yaitu sebesar 6 gigaton per tahun 10 persen. Kalau kita menggunakan hidrogen, kita bisa menguranginya sebesar 10 persen. Indonesia punya potensi. Mengurangi 11,6 juta ton CO2 per tahun,” pungkas Enya.