Prabowo Pecah Direktorat Jenderal Ruang Laut di KKP, Apa Fungsinya?
thedesignweb.co.id Jakarta Presiden Prabowo Subianto menambah direktorat jenderal baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Maritim (PKRL).
Langkah ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 193 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Maritim dan Direktorat Jenderal Kelautan.
Pakar ekologi pesisir dan laut dari IPB University, Prof. Dietriech G. Bangen menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan ruang maritim di Indonesia.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Keputusan Presiden No. 193/2024 merupakan langkah strategis menuju optimalisasi pemanfaatan ruang maritim secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi”, ujar Prof. Dietriecha, Senin (11 November 2024). Peran penting pekerjaan rumah
Prof. Dietriech menjelaskan empat peran penting Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim untuk memastikan pemanfaatan ruang maritim secara terencana, berkelanjutan dan sejalan dengan kepentingan nasional: Penyusunan rencana pengelolaan wilayah: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Maritim. bertanggung jawab atas penyiapan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang maritim untuk berbagai tujuan, seperti perikanan, pariwisata, perlindungan lingkungan hidup, dan transportasi laut, guna meminimalkan kemungkinan konflik antar pengguna dan lebih efisien. memanfaatkan sumber daya laut. Dukungan terhadap investasi dan pembangunan: Dengan adanya rencana pembangunan wilayah yang jelas, proses pemberian izin kegiatan maritim menjadi lebih transparan, menciptakan iklim investasi yang baik di bidang kelautan dan perikanan serta menjamin pembangunan infrastruktur maritim sesuai dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan. Perlindungan lingkungan laut: Direktorat Jenderal ini memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut memperhatikan pembangunan berkelanjutan ekosistem pesisir dan laut, serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, sehingga ekosistem tetap lestari dan bermanfaat. untuk generasi mendatang. Koordinasi Antar Daerah: Mengingat luasnya wilayah maritim Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim bertugas mengkoordinasikan perencanaan ruang maritim antar daerah, termasuk kawasan perbatasan, untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan yang konsisten dan efektif.
Prof. Dietriech memandang pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim sebagai langkah mendesak, mengingat semakin kompleksnya tantangan pengelolaan ruang maritim Indonesia.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Maritim sangat mendesak untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan laut dan perlindungan, mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim global serta menjamin penerapan ekonomi biru yang efektif dan berkelanjutan,” dia menjelaskan. .
Sebagai unit tingkat pertama yang baru, Prof. Dietriech menyarankan agar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Maritim dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang akademis atau sipil, khususnya yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau pengelolaan ruang maritim dan kebijakan publik, serta memiliki pemahaman yang baik tentang penegakan hukum.
“Kerja sama antara pengetahuan teknis, pengelolaan berkelanjutan, dan kemampuan penegakan hukum akan menjamin pengelolaan ruang maritim yang efektif,” tutupnya.