DESIGN WEB Jelang Pilkada 2024, Data Inflasi jadi Jurus Calon Kepala Daerah Dongkrak Elektabilitas
thedesignweb.co.id, Pertarungan politik jelang Pilkada Jakarta 2024 semakin memanas. Beberapa calon kepala daerah sudah mulai menggunakan berbagai senjata untuk mengusung visi dan misinya, salah satunya adalah data inflasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, data penurunan inflasi kerap dimanfaatkan beberapa kepala daerah yang akan kembali bertanding di Pilkada 2024. “Teman-teman kepala daerah yang punya hasil pilkada, teknologinya data BPS kita live, kita minta semua media memantau, mendengarkan dan tolong dipublikasikan. Kenapa, karena sebentar lagi pilkada,” Kamis (26 September 2024). ), kata Tito pada Upacara Penghargaan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Mercure Mayoran Jakarta.
Tito mengatakan, para pemimpin daerah (Pj) yang sibuk atau bertindak kerap menunjukkan diri menurunkan inflasi di daerahnya untuk mendorong pemilu.
“Elektabilitas itu kata ajaib. Jadi kalau kita baca dan ada daerah yang inflasinya paling baik dan terkendali dan kita beri imbalan, maka akan cepat menjadi viral untuk meningkatkan pemilu,” ujarnya. meningkatnya inflasi
Di sisi lain, kenaikan inflasi di suatu daerah kerap dijadikan alat untuk menggulingkan pemimpin daerah yang menentangnya dalam pilkada.
“Kami terus membaca tentang orang-orang yang berstatus rendah lalu menegurnya. Pesan kami kepada masyarakat, pemimpin daerah ini tidak punya kendali atas wilayahnya. Lawan politiknya bisa dengan mudah mengalahkan mereka,” kata Tito.
Lebih lanjut, dia mengatakan banyak pemimpin daerah yang kini fokus menangani inflasi di daerahnya. Apalagi setelah Kementerian Keuangan menawarkan insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemerintah daerah yang mampu mengatasi permasalahan pertumbuhan.
“Karena saya menerapkan penalti dan reward terhadap inflasi, maka Menkeu memberikan dana insentif daerah setiap tiga bulan sekali. Besarannya sebesar Rp 6 hingga 10 miliar untuk setiap daerah yang dinilai mampu mengendalikan inflasi. Menteri, ibu Sri Mulyani menyiapkan Rp 1 triliun setahun,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi laju inflasi Indonesia yang mencapai 5,9% selama pandemi Covid-19.
Tito mengatakan, pada September 2022, Presiden Jokowi meminta agar inflasi mendekati 6%.
Ia mengatakan, pengelolaan inflasi umumnya menggunakan alat perbankan, terutama melalui penyesuaian suku bunga dan stabilisasi nilai tukar mata uang.
“September 2022 saya telepon Pak Presiden Joko. Saat itu angka inflasi kita 5,9%. Statistics Prize 2024 yang diadakan di Jakarta pada Rabu (26 September 2024), BPS menyatakan bahwa Anda hanya “menggunakan satu alat, yaitu alat perbankan” di mana pun Anda belajar di kampus, termasuk di Harvard University. Suku bunga yang lebih tinggi diperlukan untuk mengurangi permintaan; sebaliknya, ketika inflasi rendah, suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan.
“Supply dan demand jadi kunci dalam menghadapi inflasi. Kalau supply mencukupi dan demand membutuhkan maka harga akan stabil. Kalau demand tinggi dan supply sedikit pasti harga akan naik,” jelas Tito. Inflasi antar negara
Secara global, Tito mengamati tingkat inflasi di beberapa negara, seperti Zimbabwe dan Türkiye, sudah mencapai angka yang sangat tinggi, bahkan mencapai 100 persen. Hal ini membuat pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam menjaga inflasi, apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia lebih fokus pada kebutuhan pokok.
“Saat itu, tingkat inflasi di banyak negara sudah sangat tinggi. Di Zimbabwe sudah beberapa ratus persen. Lalu, di Turki, tingkat inflasinya 60-70%. Lebanon yang saat ini sedang konflik, kembali ke bank manual bukan bekerja Ya, sekarang orang mulai bekerja.
Tito juga mencatat pentingnya data dalam pengelolaan inflasi. Diantara upayanya, ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) aktif memantau inflasi di tingkat daerah.
Dengan menyusun Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, BPS dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mempunyai inflasi tinggi atau rendah. Data ini menjadi dasar intervensi pemerintah yang tepat.
“Nah, belajar dari sini, apa jadinya kalau kita menghadapi inflasi sampai 6% di daerah. Saya sampaikan ke Pak Joko, kalau begitu kita harus punya data masing-masing daerah. Kasus kemarin, kita berdasarkan data pemerintah kesehatan,” jelasnya.
“Nah, ini usulan saya Pak (Jokowi) dari BPS, karena memang punya cabang di semua daerah, kota, Pak. Nah, pada akhirnya ini yang menjadi fokus rapat kita, di dalam rapat kita meminta BPS mengerahkan seluruh jaringannya,” lanjutnya.