THE NEWS Pemerintah Luncurkan Portal Aksesi OECD, Ini Tujuannya
thedesignweb.co.id, Jakarta Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Portal Aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.
Peluncuran dilakukan oleh Ketua Tim Nasional OECD, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Wakil Ketua Anti. – Komisi Korupsi (KPK). )Nurul Gufran.
“Portal ini diluncurkan sebagai langkah awal memulai proses aksesi OECD,” kata Airlangga dalam konferensi pers peluncuran, Kamis (3/10/2024).
Pengenalan portal persetujuan ini mengacu pada Keputusan Presiden (KPRES) no 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Nasional OECD.
Airlanga menjelaskan, kelompok yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga itu akan bekerja sama menyusun nota awal yang diharapkan selesai pada Desember 2024.
“Tim nasional ini akan bermitra dengan 26 komite OECD dan mematuhi 243 standar atau instrumen yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Portal Masuk OECD diluncurkan melalui Platform Digital INA, bertujuan untuk mempercepat proses kerja dan transparansi proses aksesi.
“Platform ini merupakan upaya mempercepat dan menyederhanakan proses aksesi Indonesia secara digital. Ini merupakan karya pertama yang dilakukan Indonesia dalam proses aksesi OECD,” jelas Menko Airlanga.
Menurut Airlanga, proses persetujuan ini akan memakan waktu lama. Di beberapa negara lain dibutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk menyelesaikan prosesnya. Namun, Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang memprakarsai dan menerima proses aksesi OECD.
“Prosesnya panjang, beda negara bisa sampai tiga tahun. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang mendaftar dan menjalani proses aksesi,” kata Airlanga.
Selain itu, Airlanga menjelaskan Thailand juga mengajukan sewa ke OECD dan prosesnya masih berjalan.
“Thailand akan segera menyusul. Mereka sudah mengajukan permohonan untuk bergabung dan sedang melalui proses di OECD. Jadi, seluruh pemangku kepentingan sudah dipertemukan baik secara online maupun offline,” ujarnya.
Airlanga berharap komitmen dalam proses aksesi ini dapat dipertahankan untuk memperkuat perekonomian nasional, sehingga Indonesia memiliki standar pelayanan publik yang setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD 20.000.
“Kami berharap ini menjadi tolak ukur pencapaian tujuan tersebut pada tahun 2045,” tutupnya.