THE NEWS Ketua MPR: Indonesia Butuh Angkatan Siber untuk Perkuat Keamanan
thedesignweb.co.id, Batavia – Presiden MPR Bambang Soesatyo menyoroti ketahanan Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2024.
Dalam sambutannya, pria bernama Bamsoet menyampaikan bahwa Indonesia harus meningkatkan keamanan di internet. Pasalnya, banyaknya kasus peretasan data yang terjadi di Tanah Air.
“Perlindungan keamanan siber di Indonesia juga harus ditingkatkan. Dikatakan juga mengingat situasi terbesar di negara ini, yaitu mendesaknya memberikan lembaga pemerintah fokus pada siber. Keamanan, salah satu regulasinya,” ujarnya, Jumat (16/8). ). /2024).
Bambang juga membeberkan posisi Indonesia dalam Indeks Keamanan Siber Nasional. Indonesia masih menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.
Padahal, menurut Bamsoet, dunia sudah memasuki era Internet of Things/Perang Internet of Things. Ini adalah soal pengendalian militer yang cepat dan akurat dalam jarak jauh.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Divisi Keempat Pasukan Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan membekali TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, kata Presiden MPR.
Situasi ini menjadi lebih serius mengingat situasi geografis Indonesia yang sangat sensitif. Sebab, melihat langsung ke tiga negara Republik Inggris, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia.
Negara-negara tersebut juga merupakan anggota Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Inggris, yang juga berada dalam arena geografis antara Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, Ketua MPR mencanangkan pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan saat ini. Namun perkembangan ini masih menyisakan permasalahan lain, seperti semakin melebarnya ketimpangan angka, khususnya di Indonesia Timur.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan upaya khusus pencegahan serangan siber dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN).
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengungkapkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal yang terdiri dari empat tim untuk mencegah serangan siber di perayaan 79 tahun Pemerintahan Indonesia.
Kelompok tersebut meliputi Satgas Operasi Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Operasi Siber, dan Satgas Komunikasi Publik.
Satgas ini untuk mengembangkan informasi dan literasi masyarakat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara dan departemen lainnya, kata Ariandi dilansir Antara, Rabu. . (14/8/2024).
Menurut dia, koordinasi dengan mitra lain juga mencakup pengamanan aset elektronik yang digunakan di dalam negeri.
“Kami terus berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri urusan luar negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pilkada,” kata Ariandi.
Ariandi menekankan pentingnya kerja sama BSSN dengan berbagai organisasi untuk menjamin keamanan siber. Seluruh sistem elektronik yang terlibat dalam kejadian domestik dan internasional masuk dalam database BSSN.
“Kami secara berkala memberikan mereka informasi, peringatan, dan hasil studi keamanan TI,” tambahnya.
Selain itu, BSSN juga terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prediksi potensi ancaman secara online. Pada tahun 2024, pihaknya melihat banyak ancaman seperti penipuan online dan pencurian informasi pribadi dan organisasi, serangan terhadap informasi terenkripsi, serangan terhadap server atau jaringan, dan ancaman online lainnya.
Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pengguna elektronik untuk memperkuat langkah keamanannya masing-masing, kata Ariandi.
Langkah tersebut, menurut Ariandi, sesuai aturan pemerintah n. 71 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap organisasi elektronik bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan sistemnya. BSSN juga memperkuat dunia maya untuk memastikan ancaman domestik dan internasional bebas dari serangan siber.
“Meski terjadi penyerangan, kami mampu memberikan hukuman agar permasalahan online tidak terjadi. Ini penting sebagai kolaborasi seluruh mitra dari departemen dan lembaga,” kata Ariandi.