WEB NEWS Pimpinan DPR soal Bocoran 13 Komisi: Masih Simulasi
thedesignweb.co.id, Jakarta Susunan 13 komisi di DPR RI periode 2024-2029 serta rincian mitranya akan dipublikasikan, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bocoran tersebut masih dalam tahap simulasi.
“Masih ada kebocoran. yang masih bagian simulasi. Jadi simulasinya banyak,” kata Adees saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Untuk kebocoran Ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah meningkat menjadi 13.
Komisi seperti Komisi XIII fokus pada pembahasan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Mitra Komisi XIII saat ini juga tergabung dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Adies menjelaskan, mitra komisi kebocoran juga terus menjadi bagian dalam simulasi tersebut.
“Jadi kami berupaya untuk menyamakan sebagian komisi ini agar seluruh komisi ini bisa didistribusikan secara merata. Jadi kami melakukan simulasi di mana-mana. Itu masih simulasi. Jadi kami masih mencoba melakukan simulasi dengan melihat kondisinya,” ujarnya.
Meski hanya simulasi, DPR terus berkoordinasi dengan pemerintahan baru.
“Kemudian akan ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintahan baru. Berapa kementerian yang akan ditambah dll,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, isi surat yang diterbitkan menyebutkan DPR RI akan membentuk 13 komite.
Surat tertanggal Kamis (10/10/2024) itu menyebutkan masing-masing komite akan bekerja sama dengan 5 hingga 13 kementerian/lembaga pemerintah.
Dalam surat-surat yang diterbitkan, banyak komisaris yang diduga merupakan kementerian baru dan bagian dari kementerian yang sudah ada. Dihitung setidaknya akan ada 46 kementerian.
Kementerian yang diduga melakukan pemisahan antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Migrasi.
Lalu ada Departemen Kehakiman. Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Pariwisata Kementerian Industri Kreatif Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Badan Pangan Nasional Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kehakiman
Sekadar informasi, Komisi di DPR merupakan alat kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, anggaran, dan legislasi.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengakui ada pembicaraan dengan pemerintahan baru untuk melakukan konsolidasi Komisi di DPR RI periode 2024-2029.
Dia mengatakan, komunikasi terjadi untuk memungkinkan terbentuknya AKD sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berlaku.
Komposisi komisi di DPR RI periode 2024-2029 bertambah menjadi 13 komisi dari sebelumnya hanya 11 komisi.
“Iya, kami sudah komunikasi agar KPK dan AKD bisa dibentuk sebelum pemerintahan baru menjabat. Karena ini penting karena kita harus siap karena tugas DPR membuat undang-undang. Kemudian juga mencakup penganggaran dan tata kelola,” kata Dasco saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Oleh karena itu, setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden DPR, mereka sudah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Sehingga ketika pemerintahan sudah berdiri, tugas-tugas tersebut akan kita laksanakan, apalagi dengan kementerian-kementerian baru. yang melakukan komunikasi tentang anggaran dan lain-lain,” ujarnya
Wartawan : Alma Fikhasari/Merdeka.com