Pemerintah Nego Donald Trump, Minta Tarif Dagang Turun
thedesignweb.co.id, Jakarta Jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, Direktur Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto memberikan jawaban terkait kebijakan tarif yang diberlakukan Donald Trump terhadap produk Indonesia.
Airlangga mengatakan, Amerika Serikat sudah mengenakan tarif terhadap beberapa barang asal Indonesia, seperti sepatu dan pakaian.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Sebaliknya, negara lain seperti Vietnam belum dikenakan tarif serupa oleh Amerika Serikat.
“Amerika Serikat mengenakan tarif kepada kami,” kata Airlangga dalam laporan Outlook Daya Saing Usaha 2025, di Jakarta, Senin (13/1/). meskipun Vietnam tidak dikenakan tarif. 2025). Memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat
Namun, Airlangga menilai Indonesia “terlalu protektif” terhadap kebijakan tarif tersebut, meski dampaknya terhadap perdagangan terlihat jelas.
“Kami telah menolak tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah Indonesia sedang berupaya memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat.
Langkah yang dilakukan antara lain adalah permintaan kemitraan bisnis bilateral. Tujuannya adalah untuk menurunkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, sehingga meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar dunia.
“Iya, kami menyerukan kerja sama perdagangan bilateral agar bisa mengurangi bea masuk,” ujarnya.
Kerja sama bilateral ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau upaya lain yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Indonesia di pasar AS.
“Bilateralisme bisa dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas atau dengan cara lain,” ujarnya.
Menurut Erlangga, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak tarif yang dikenakan negara adidaya tersebut, guna menjaga perdagangan dan mendukung pertumbuhan perekonomian negara di tengah perselisihan perdagangan internasional.