Anggota Komisi VIII DPR: Dana MBG Lebih Baik dari APBN atau CSR, Ketimbang Zakat
LIPUTAN6.
Selly ingat bahwa usulan penggunaan zakat sebagai sumber pembiayaan untuk program makan bergizi gratis membutuhkan perawatan yang sangat tinggi. Ini sedang mempertimbangkan bahwa Zakat memiliki aturan yang sangat jelas baik aturan Syariah dan nasional.
“Penggunaan zakat harus mempertahankan keadilan dan sesuai dengan prinsip -prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, bahkan jika program makan nutrisi gratis memiliki target yang baik, penggunaan dana zakatnya harus benar -benar memastikan untuk menargetkan kelompok yang tepat, seperti yang membutuhkan dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama, “kata Selly, ketika dia dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).
Selly mempertanyakan apakah makanan bergizi ini menargetkan seluruh komunitas atau hanya tersegmentasi ke segmen Mustahik atau delapan kelompok zakat yang menerima kategori.
Selain itu, sehubungan dengan peraturan, terus selly, manajemen zakat di Indonesia juga telah diatur melalui Undang -Undang No. 23 tahun 2011 mengenai manajemen Zakat.
Dalam peraturan ini, Zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip -prinsip Syariah dan undang -undang.
“Proposal semacam itu harus meninjau dalam studi -Depth sehingga tidak ada penyimpangan atau interpretasi yang melebihi batas otoritas. Landasan hukum pertama -tama harus dibangun. Jangan biarkan penyalahgunaan kekuasaan dalam wewenangnya,” katanya. Lebih tepat dari anggaran negara dan dana CSR
Selain itu, Selly sedang mempertimbangkan bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab bersama yang harus menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara atau juga dapat bekerja sama dengan CSR dari sektor swasta.
“Membiayai program jenis ini lebih tepat ketika diambil dari anggaran negara, CSR atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, agar tidak mengganggu fungsi utama Zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” ia dikatakan.
Politisi PDIP menekankan bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat untuk menciptakan dana berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip -prinsip Syariah dan ketentuan hukum saat ini.
“Komisi VIII untuk Parlemen Indonesia menghargai niat baik dengan proposal ini, tetapi kita harus menekankan bahwa Zakat tidak boleh menjadi sumber pembiayaan untuk program yang ruang lingkupnya begitu luas,” pungkasnya.
Sebelumnya, ketua Dewan Perwakilan Regional Indonesia (DPD), Sultan Bagtiar Najamudin Zakat dari masyarakat yang diusulkan untuk digunakan untuk membiayai Program Makan Gratis Nutrisi (MBG). Menurutnya, itu bisa mengurangi kurangnya anggaran dari program superior pemerintah.
“Bagaimana kita merangsang sehingga publik terlibat dalam program makan nutrisi gratis ini. Di antaranya adalah bahwa saya juga berpikir mengapa tidak zakat kami yang luar biasa, kami juga ingin melibatkan di sana,” kata Sultan dalam kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/14/2025).
Sultan mengatakan MBG tidak hanya dapat didanai oleh pemerintah saja atau mandiri, tetapi juga dukungan dari semua pihak.
“Saya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah duta besar, saya katakan, mohon minta negara ini, negara kami memiliki program menyeluruh yang namanya bersantap nourishing gratis. Tolong juga jika negara -negara asing juga akan berkontribusi,” katanya.
Sultan kemudian menghargai pemerintah Jepang, yang akan membantu program MBG. Ketika dia bertemu Prabowo, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan dia siap untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam program MBG.
Selain itu, ia juga mempertimbangkan bahwa parlemen juga harus diperlukan untuk menemukan formula untuk MBG.
“Semoga Parlemen melakukan semua fitur yang ada, memastikan bahwa program ini juga benar -benar berjalan secara optimal,” pungkasnya.
Ketua Badan Zakat Nasional Indonesia (Baznas), Noor Achmad juga berbicara tentang usulan makan nutrisi gratis (MBG), yang didanai oleh masyarakat.
Menurut Noor, jika penggunaan zakat sesuai untuk orang miskin untuk orang miskin, penggunaan zakat untuk makan gratis dapat digunakan.
“Jika tujuannya nanti untuk orang miskin, kami akan melakukannya. Itu berarti bahwa prioritas kami adalah membantu orang miskin,” kata Noor di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/1/2025).
Sementara ia terkait dengan siswa yang tidak termasuk dalam MBG yang miskin tetapi diterima, Noe mengatakan partainya pasti akan membuat verifikasi terlebih dahulu. “Tentu saja kami akan memverifikasi dia.
Menurut Noor, bahkan sebelum ada program MBG, Baznas telah menerapkan makanan gratis untuk orang miskin.
“Kami selalu menyampaikan siapa pun yang tidak bisa makan, datang ke Baznas. Di mana -mana, pasti ada,” kata.
“Jika itu untuk orang miskin, tidak ada masalah. Karena orang miskin ada di mana -mana. Kita tidak bisa menolak untuk makan secara gratis, apakah ada yang buruk, maka kita akan menolak?”, Dia menyimpulkan.