DESIGN WEB PKS Dukung Penundaan Pembatasan BBM Subsidi, Bisa Pukul Kelas Menengah Jika Diberlakukan
thedesignweb.co.id, Jakarta Rencana pemerintah membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite yang sebelumnya ditetapkan berlaku pada 1 Oktober 2024, batal dilakukan.
Terkait hal itu, Politisi PKS Molinto menyetujui langkah pembatasan BBM bersubsidi. Sebab jika hal ini terus berlanjut maka akan merugikan kelas menengah.
Ia mengatakan, Kamis (3/10/2024), “Karena jika hal ini terjadi maka akan semakin merugikan kelas menengah, dan jika kelas menengah bermasalah maka akan berdampak lebih luas terhadap aktivitas perekonomian.”
Sebagai catatan, pada periode 2019-2024, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal dibandingkan sektor formal. Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di industri tekstil dan turunannya.
“Situasi yang mengkhawatirkan ini tidak boleh diperparah dengan pembatasan bahan bakar bersubsidi karena hal ini secara langsung akan melemahkan daya beli mereka yang sudah lemah,” jelas Molianto.
Ia pun menyarankan agar kebijakan penting tersebut diputuskan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pada pertengahan Oktober 2024.
“Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang, pemerintahan Joko Widodo harus fokus menyelesaikan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah.” kata Mulianto.
Sebelumnya, Wakil Ketua PAN Eddy Soperno memuji pendekatan pemerintah. Pria yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 ini mengatakan di Jakarta, Senin (30/9/2019), “Kami berterima kasih kepada pemerintah yang tidak melakukan pembatasan BBM bersubsidi.” 2024).
Menurutnya, pemerintah saat ini harus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia.
“Yang sebenarnya terjadi sekarang adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Jadi dengan adanya pembatasan minyak akan membebani masyarakat dan menurunkan daya beli mereka,” ujarnya.
Pemerintah telah menghentikan pembatasan subsidi BBM mulai Oktober 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengamat Kebijakan Indonesia (AAKI) Tarbos Rahidianya menilai, antisipasi penurunan daya beli masyarakat merupakan hal yang wajar. Situasi ekonomi keuangan yang tidak stabil.
“Ini benar-benar langkah terbaik dari sudut pandang publik, jadi jika kenaikan ini terjadi di tengah situasi di mana harga sudah naik, itu akan menjadi kontraksi ke arah pergerakan politik,” kata Trubos dalam sebuah pernyataan. . Tim media pada Kamis (3/10/2024).
Trobos mencatat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kementerian mana pun yang mengusung kebijakan yang merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden pada rapat kabinet terakhir di Ibu Kota Negara (IKN).
Oleh karena itu, Presiden saat itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan keras, salah satunya penghapusan subsidi BBM. Trubus menjelaskan.
Menurut dia, keterbatasan BBM bersubsidi ini disebabkan banyaknya masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini merupakan sumber keuntungan haram bagi program pemerintah.
Trobus juga menyebutkan harga BBM bersubsidi mungkin di bawah Rp 10 ribu, namun di aplikasinya harus menggunakan KTP saat membeli BBM. Jadi angkutan umum, masyarakat berpendapatan rendah bisa menggunakan bahan bakar bersubsidi dengan nyaman.
“Kalau berdasarkan NIK-nya dia memang tidak mampu, ya kalau bisa, pemerintah hanya membayar setengah harga saja. Jadi alternatifnya. Kalau beli kereta api, ada yang eksekutif, ada yang finansial, yang bisa. dapat digunakan melalui sistem ini, tetapi pemantauan harus diperketat,” kata Terbos.