DESIGN WEB Pengamat: Penamaan Nusantara bagi IKN Sudah Tepat
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Rico Noviantoro menemukan ide Panglima Gerakan Marhayani (GPM), Ezdric Amir Muis mengubah nama ibu kota nusantara (IKN) menjadi Sukarnopura tidak pantas.
Menurut pria yang juga peneliti dan akademisi ini, pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara ini melalui sejumlah kajian akademis.
“Saya menilai gagasan Ketua Umum GPM tidak tepat,” kata Rico Noviantoro dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/10/2024).
Lebih lanjut Rico menjelaskan, pengenalan nama Nusantara juga sudah cukup lolos uji publik. Artinya, banyak pihak yang terlibat dan memahami revisi filosofis dan sejarah penggunaan nama Nusantara.
Tak hanya itu, menurut Rico, sebaiknya pilih nama Nusantara. Sebagai titik fokus berbagai kepentingan orang tua. Sekaligus, nama tersebut merupakan simbol laju pembangunan kawasan baru tersebut.
“Banyak penilaian historis dan filosofis terhadap nama nusantara, serta berbagai kontroversi lain terkait pemilihan nama.
Sebelumnya, Panglima (Kitum) Al-Shabaab Marhainis Isidric Amir Muis menyarankan agar nama IKN dikaitkan dengan sejarah berdirinya negara Indonesia.
“Sejarah harus mengingat bahwa salah satu pendiri bangsa ini adalah Sukarno. Selain sebagai presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno adalah sosok yang mewakili persatuan dan kesatuan bangsa.” kata Pangeran Moise saat menyampaikan pidato pada acara bedah buku “Inch Abdul Moise, Pejuang Nasional Tanpa Pamrih” yang digelar di Aula Teater lantai tiga Gedung Profesor Magaya Universitas Mullawarman Samarinda, Rabu (9/4/2024).
“Dapat diterima oleh semua kalangan, semua agama, dan semua golongan,” tambah Pangeran Moise pada upacara yang dihadiri ratusan mahasiswa, dosen, dan tamu tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pangeran Moise mengenang kisah perjuangan West Papua dalam pelukan Ibu Pertiwi. Menurutnya, Papua telah menyaksikan banyak perubahan ibu kotanya sepanjang sejarah.
Sebelum Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia, wilayah ini merupakan bagian dari Papua Nugini yang dikuasai Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, ibu kota administratif wilayah Papua adalah Hollandia.
Nama ini digunakan pada masa penjajahan Belanda dan kota ini merupakan pusat pemerintahan utama wilayah Papua pada masa itu. Kemudian nama Hollandia diubah menjadi Sukarnapura hingga tahun 1967. Kemudian rezim baru mengubahnya menjadi Jayapura hingga sekarang. kata Amir.
Belakangan, pada awal abad ke-20, wilayah selatan Papua, yang dikenal sebagai Nugini di bawah pemerintahan Belanda, memiliki beberapa kota administratif terpisah.
Jayapura dengan letaknya yang strategis di pesisir utara Papua, telah berkembang pesat sejak menjadi ibu kota provinsi dan kini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan kebudayaan Papua.
– Mulai tanggal ini saya usulkan nama IKN sebagai ibu kota negara dengan nama Sukarnopura, kata Pangeran Moise yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. Sambutan yang menggembirakan ini tampaknya merupakan persetujuan atas usulan sang pangeran.