Rencana Pensiun Dini PLTU di Tangan Bahlil Lahadalia
thedesignweb.co.id, JAKARTA – Rencanakan istirahat pembangkit listrik pertama (PLTU) yang menggunakan pemanas untuk menutup kemiringan Indonesia. Saat ini ada sejumlah aturan berdasarkan rencana penutupan PLT.
Namun, masih ada hambatan yang membuat rencana pensiunan yang tidak dapat dibuat. Salah satunya adalah peta jalan, yang wewenangnya di Kementerian Energi dan Bahan Mentah Mineral (ESDM) yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia.
Pusat Penelitian Hukum Ekonomi dan Hukum (Celio), Muhammad Saleh mengatakan bahwa peraturan dijamin implementasi pensiun dini sambil mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul. Tetapi hanya menunggu kehendak politik dari pemerintah untuk membelanjakannya.
“Hanya ada satu istilah dari 112/2022 Perpler, yang belum mengimplementasikan Kementerian Energi dan bahan baku mineral (ESDM), yaitu kartu jalan pensiun PLT yang dirinci dalam yang paling terperinci.
Dia menjelaskan bahwa ada 4 peraturan yang sesuai dengan pensiun PLT yang direncanakan dan transisi energi. Pertama, peraturan presiden no. 112/2022 dengan jelas menyesuaikan jenis dan kriteria PLU yang akan dimatikan. Termasuk promosi pemerintah untuk menerapkan berbagai skema pendanaan yang diperlukan untuk proses penutupan. Kedua, Menteri Keuangan (PMK) no. 5/20225 yang mengatur keberadaan platform transisi daya sebagai alat fiskal yang mendukung percepatan penutupan PLT dan penyelesaian Perjanjian Pembelian Listrik (PJBL).
“Artinya, ada jaminan Kementerian Keuangan ketika ada risiko kegagalan bisnis PLN dan distribusi anggaran dari penutupan PLT,” katanya. Cukup untuk melakukan transisi daya.
Ketiga, ada rencana listrik keseluruhan (RUK) dan yang keempat, rencana operasi listrik. Rukn menekankan mandat Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengakhiri fungsi PLU dan mendorong pengembangan energi terbarukan. Rupl kemudian dengan jelas mendorong diversifikasi pembangkit listrik.
“Keempat peraturan ini cukup untuk memberikan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan transisi energi,” kata Saleh.
Hanya demikian, ia menekankan bahwa peta jalan menyusun Kementerian Energi dan bahan baku mineral adalah titik kunci untuk transisi dan penyelesaian operasional PLT.
“Ini sangat penting, jadi kita harus mendorong Kementerian Energi dan bahan baku untuk segera membuat peta jalan. Saat ini, hanya (peta peta),” kata Sales.
Sebelumnya, Yayasan Indonesia tentang Keberlanjutan Keberlanjutan Berkelanjutan (CELEP) mengusulkan kemungkinan peningkatan produksi batubara untuk meningkatkan anggaran negara dalam transisi daya pembiayaan.
Direktur Jenderal Orgena Dad Mustasya mengatakan bahwa dengan berbagai skenario harga dicatat oleh total produksi batubara dari 2022-2024, negara dapat menerima pendapatan negara tambahan dari Rp84,55 triliun dari peningkatan produksi batubara.
“Aspek pemenuhan keadilan, karena perusahaan batubara menerima keuntungan supernormal,” kata laba yang sangat tinggi), “kata Ayah, dalam sebuah diskusi yang disebut peningkatan produksi energi: peluang untuk transisi energi ke pembatasan fiskal pada hari Rabu (18.12.2024).
Dikutip oleh Laporan Pemeliharaan di situs web resmi, kemungkinan peningkatan imposisi batubara dapat mengatasi salah satu masalah transisi energi, seperti skema mitra transisi daya Superignt (JECP), yaitu ketersediaan anggaran. Ini bersamaan dengan diskon untuk industri batubara yang merupakan energi fosil.
Menurutnya, pendapatan tambahan hanya dapat membiayai kebutuhan pendanaan untuk Kemitraan Transisi Energi (JECP) sebesar US $ 96,2 miliar dari tahun 2023. Pada tahun 2030 tahun.
“Kebijakan ini juga bisa menjadi sinyal bagi manajemen internasional Indonesia, antara negara -negara selatan dan utara untuk mendorong transisi energi,” katanya.
Sekretaris Eksekutif dan anggota Dewan Ekonomi September, Hario Seto mengatakan, batubara lipit dilakukan di Indonesia melalui pajak dan pajak hak cipta. Menurutnya, pendapatan negara bagian hak cipta dalam dua tahun terakhir diklasifikasikan sebagai yang terbaik.
“Total pada tahun 2022. Sekitar triliun RP170, melebihi minyak dan gas. 2023. Itu RP168 triliun,” katanya lagi.