DESIGN WEB 4 Menteri Susun Strategi Selamatkan Sritex dari Pailit
thedesignweb.co.id, Jakarta Pemerintah bertindak cepat pasca putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) oleh Pengadilan Niaga Semarang.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan keempat kementerian untuk bekerja sama menyusun skema penyelamatan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menjaga stabilitas pekerja, dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Empat kementerian yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Keempat kementerian ini bekerja sama mengembangkan solusi untuk menopang operasional Sritex agar perusahaan dapat terus beroperasi dan melindungi hak-hak karyawan. Oleh karena itu prioritas Pemerintah
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, upaya ini menjadi prioritas pemerintah mengingat Sritex merupakan pilar penting industri TPT nasional dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Tujuan dari kerja sama lintas kementerian ini adalah untuk menjaga operasional perusahaan, sehingga ribuan pekerja Sritex dapat terlindungi dari ancaman PHK, kata Agus.
Kementerian Keuangan akan berperan mengkaji kemungkinan dukungan finansial, dan Kementerian BUMN akan menentukan potensi partisipasi BUMN dalam penyelamatan Sritex.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan fokus pada aspek perlindungan pekerja dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja selama restrukturisasi.
Opsi dan prosedur penyelamatan diharapkan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
“Langkah-langkah yang diperlukan akan segera kami lakukan dan memberikan rekomendasi agar kebijakan yang akan diambil berdampak positif terhadap stabilitas pekerja dan keberlangsungan perusahaan,” kata Agus.
Latar Belakang Putusan Pailit Sritex Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pailit atas permintaan kreditur PT Indo Bharat Rayon yang mengajukan pembatalan perjanjian PKPU pada tahun 2022.
Keikutsertaan keempat kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian sektor TPT dan melindungi pekerja dari dampak negatif kebangkrutan.
Melalui koordinasi lintas kementerian, diharapkan solusi komprehensif dapat segera diterapkan untuk menjamin kelangsungan bisnis Sritex dan kesejahteraan karyawannya.