Menaker Beri Bocoran Soal UMP 2025, Diumumkan Kapan?
LIPUTAN6.com, Jakarta – Menteri Menaker (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa itu sampai Desember 2024 untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).
“Ya, ini harus (didefinisikan oleh UMP pada bulan Desember). Kita harus melanjutkan sebelum 1 Januari, ini secara bertahap, Umm, UMK dan sektor ini,” kata Antara’s Yasieli, Rabu (20.11.2014).
Yassierli mengklaim bahwa Kementerian Tenaga Kerja selalu membuka forum diskusi yang mencakup Asosiasi Tenaga Kerja sehingga ketentuan pemerintah akan memperhatikan kedua sisi karyawan dan pengusaha untuk menyerahkan formula yang sesuai.
“Kami juga mendapatkan ini (kontribusi) dan harapan mereka (pekerja/pekerja) bukanlah pemerintah yang mendefinisikannya. Itulah sebabnya kami mengoptimalkannya,” jelasnya.
Sejauh ini, ia masih mempersiapkan formula gaji dengan bantuan National Institute of Cooperation (LKS) dan berusaha untuk diselesaikan minggu ini untuk tampil di Prabowo Subianto.
“Tujuannya adalah untuk menyelesaikan LKS minggu ini dan presiden kembali dengan baik secara acak. Tentu saja, saya pertama kali mendengar arah sebagai perdana menteri setelah pembebasan,” jelasnya.
Setelah menghadapi Presiden, Menaker berencana untuk segera mengeluarkan aturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker).
Jika aturan dikeluarkan, siap untuk mensosialisasikan aturan dengan para pemimpin regional di Indonesia.
“Kami kemudian meminta bantuan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Biasanya ada peningkatan umum dengan para gubernur. Kami akan berkomunikasi nanti,” pungkasnya.
Mirach meringkas, presiden dari semua asosiasi (aspirasi) karyawan Indonesia, menyesali sikap pemerintah, yang belum menentukan upah minimum provinsi atau Tout 2025.
Dia meminta UMP hingga 20 % pada tahun 2025 dan pada saat yang sama harga sembilan koneksi (makanan) adalah 20 %.
Menurutnya, UMM tahun 2025 adalah 20 persen, karena antara tahun 2020 dan 2024 UMM hanya 3 persen per tahun dan gaji bahkan di bawah inflasi. “Jumlah 20 persen adalah untuk meningkatkan daya beli orang-orang yang memiliki nama panggilan lemah dari 2020-2024, karena ini adalah salah satu efek dari gaji murah sejauh ini,” kata pernyataan Mira pada hari Rabu (11/20).
20 -Totect Ump hanya mengatakan mendukung pengusaha itu sendiri. Ini dapat bertahan ketika gaji tinggi, barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan kecil, menengah (MSME) dibeli dengan baik, yaitu. Roda ekonomi dapat diputar dan pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk tujuan pemerintah.
“Selain itu, produktivitas pekerja/PEEA juga akan meningkat. Dalam waktu dekat, ini akan menjadi hari libur yang lebih religius, yang akan sangat memfasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Mira.
Dia juga mengatakan definisi UMM pada tahun 2025 adalah titik awal bagi pemerintah Prabovo untuk mencapai 8 % tujuan pertumbuhan ekonomi dan satu cara untuk menyadari bahwa pemerintah harus menaikkan MUN pada tahun 2025.
“Dari sudut pandang psikologis, ketika gaji naik, harga barang, terutama kebutuhan dasar dan transportasi, sehingga pemerintah harus mengurangi harga staples hingga 20 persen,” katanya.
Mira juga menekankan bahwa menentukan upah minimum pada tahun 2025 harus dipercepat dengan partisipasi pemangku kepentingan, seperti Dewan Gaji yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pekerja/pekerja dan perwakilan pengusaha dan untuk 64 komponen mata pencaharian yang layak (KHL).