Senator Dorong Pemerintah Evaluasi PSN Bermasalah, Demi Kebermanfaatan ke Masyarakat
LIPUTAN6.com, Jakarta – “Investasi Koentji, pertumbuhan realistis 8%?” Debat ini mengundang Dosen, seorang mantan ekonom di Indef, yang merupakan senator DPD di Mirah Midad Fahmid dan Ekonom Fitre Faisal Hastiadi di Universitas Indonesia.
Selama pertemuan, peserta meminta investasi dalam pengembangan wilayah hijau dan area kota-kota oleh Panta Indah Gates (PIK) dengan dugaan kontaminasi proyek.
“Isi investasi di Pikt memberikan penghasilan besar bagi negara, tetapi kami tahu kami memiliki beberapa masalah hukum,” kami meminta peserta debat.
Sebagai tanggapan, Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid mengatakan: “Jika Pik 2 menarik karena Pik 2 merasakan wacana media, dan akhirnya DPD ada di sana untuk memeriksa bahwa Pik 2 non PSN dan PSN ada di PSN.
Selain itu, adegan Pik 2 Pik dan PSN mengikutinya setelah pagar Laut Tangerang.
“DPD ada di sana untuk memeriksa bahwa PSN berbeda dari Pik 2, yang bukan PSN dan PSN, kasus pagar laut, tiba -tiba di daerah yang sama, di tempat yang sama, ada panggilan laut,” katanya.
Jadi dia menganggap ini sebagai perhatian, termasuk DPD.
“Apa dampaknya pada PSN adalah ketika PSN tiba -tiba terganggu. Saya pikir kita perlu mengevaluasi semua poin PSN yang dibuka, dan bahkan untuk melanjutkan atau mendistribusikan ke tempat lain, seperti PSN, atau mungkin sektor ini,” kata Mirah.
Sementara itu, Mirah mengatakan bahwa ini terlibat dalam masalah atau proyek proyek dan meminta publik untuk memberikan waktu kepada pemerintah kepada pemerintah pada proyek -proyek PSN, termasuk proyek PSN. Evaluasi mengatakan bahwa Mirah penting untuk menentukan efisiensi dan dampak proyek pemerintah.
“Tolong berikan waktu pemerintah, memang benar bahwa item ini dapat memberikan efisiensi dan dampak. Karena efeknya tidak dapat dihitung pada hari pertama ketika kita melihatnya nanti.
“Jika Anda melanjutkan atau tidak bergantung pada hasil evaluasi, apa yang ingin Anda capai. Jika hasil evaluasi tidak dimungkinkan, ada kebijakan yang mengambil alih petugas pengadilan.”