Danantara Resmi Meluncur, Bagaimana Dampaknya ke IHSG?
Coverage6.com, Peluncuran Jakarta dan Inter -Bet antara Senin (2/24/2025) JCI dari 13.582 poin atau 0,20 %menjadi 6.816.584.
Analis Investasi Senior Nafan Aji Mirae Securities mengatakan dia dibebaskan dan merupakan perasaan positif pasar modal di antara presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan para pelaku pasar menginginkan dan mengelola orang dengan efisiensi dan kemampuan dalam hal manajemen.
“Karena aset pelaut ini adalah jumlah RP
Dia mempertimbangkan pasar modal atau pasar antara pasar modal dan pasar modal karena dapat dimasukkan atau dimasukkan ke pasar.
“Sejauh ini, 5 %pertumbuhan ekonomi telah didukung oleh konsumsi publik dan pengeluaran pemerintah.
Pada hari Senin, Prabowo menandatangani 2025 Undang -Undang 1 dalam Amandemen ke -3 untuk 19 Undang -Undang 19 di Korporasi Negara Bagian 2025 dan 2025 Peraturan Pemerintah 10 yang berkaitan dengan tata kelola BP dan di antaranya.
Prabowo juga menandatangani undang -undang nomor 30 presiden pada tahun 2025 sehubungan dengan agen penunjukan dan implementasi dan implementasi Komisi Pengawasan.
Prabowo Subianto secara resmi memprakarsai Badan Manajemen Investasi Anagata Nusantara (dan Indonesia) sebagai Manajer Dana Investasi Pemerintah (SWF). Faktanya, pemerintah sudah memiliki Otoritas Investasi Indonesia (INA), yang bertindak sebagai SWF.
Apa nasib keberadaan Ina dan Indonesia?
Rosan Perkasa Roeslani antara CEO dan Indonesia memeriksa apakah INA tetap menjadi kenyataan yang terpisah.
Pada hari Senin, Istana Negara Bagian Jakarta (Rosan) mengatakan, “Ina adalah identitas yang terpisah.”
Doni Oskaria dari Rossan dan di antara klaim bahwa INA tidak akan dikombinasikan dengan Lausanzan.
“Ya, Ina baru saja berkata. Rencana awal
Bahkan, antara tahap awal pembentukan dan Oktober 2024, INA termasuk dalam daftar lembaga yang akan diintegrasikan. Selain INA, ada tujuh lompatan yang berencana untuk memasuki tubuh baru ini.
Peluncuran dan Indonesia ditandai dengan konfirmasi nomor hukum 1 dalam Amandemen Hukum ke -3 2003 pada tahun 2003.
Untuk memperkuat struktur organisasi, Prabowo juga menandatangani peraturan pemerintah pada tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola dan di antaranya, yang mengendalikan struktur kepemimpinan dan mengendalikan hubungan dengan menunjuk Rosan Roeslani sebagai kepala eksekutif.
Selain itu, Prabowo mengkonfirmasi undang -undang presiden dalam undang -undang presiden dan Indonesia tentang pengangkatan Komite Pengawas dan Badan Implementasi.