Susun Kebijakan yang Berdampak Luas, Kinerja Biro Hukum Dapat Apresiasi Mendagri

thedesignweb.co.id, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi besar atas keberhasilan Kantor Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam mengembangkan kebijakan yang berdampak luas dan positif bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mencapai hasil yang luar biasa antara tahun 2020 dan 2024. Draf (Permendagri), 138 Net Konsep Arahan Kementerian Dalam Negeri, 169 Net Konsep Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, 175 Memorandum of Understanding (MoU) dan 4.615 Rancangan Keputusan Menteri Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri).

“Saya sebagai Menteri Dalam Negeri menyadari peran dan tanggung jawab Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri sangat penting. ” Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (9/10/2024).

Mendagri mengatakan, pihaknya menerima laporan harian dari kelompok kerja yang menyelenggarakan dan memantau perkembangan undang-undang yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kantor Hukum bertanggung jawab atas analisa hukum, penyusunan peraturan yang tepat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Produk hukum yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat dan berpegang pada standar yang lebih tinggi.

“Dari awal [legal office] kami sudah terlibat dalam pembuatan legal opinion, dan kalau belum dimulai berarti Direktur legal office belum menyetujuinya [dan] Kementerian Luar Negeri tidak. menandatangani semua produk yang saya buat,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan dialog antara Badan Legislatif dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga (K/L) terkait. Selain itu, Badan Hukum dinilai mampu menyelesaikan permasalahan hukum terkait litigasi di pengadilan. Pekerjaan ini tidak mudah dan membutuhkan komitmen pribadi. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri menyampaikan terima kasih kepada Departemen Hukum atas kerja keras dan tekadnya dalam menunaikan tanggung jawab tersebut.

“Selama lima tahun menjabat Mendagri, ini merupakan pertemuan pertama yang mengkoordinasikan permasalahan peradilan dalam negeri. Tujuan pertama adalah terciptanya hubungan emosional antar tim Legal Office,” ujarnya.