Prabowo Mau Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Ini Respons BRI
thedesignweb.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI buka suara soal rencana penghapusan utang nelayan kepada petani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menerbitkan surat keputusan (Perpres) untuk menghapus utang nelayan dan petani yang berjumlah 6 juta pelanggan.
Direktur Jenderal BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah diharapkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). Namun, Himbara, termasuk BRI, tidak bisa melakukan hal tersebut karena ada peraturan perundang-undangan yang mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang merugikan negara.
“Jadi sebenarnya Himbara menunggu kebijakan penarikan RUU tersebut, khususnya untuk UMKM. Yang terpenting saat ini adalah menentukan standar yang bisa diambil agar tidak terjadi moral hazard,” kata Sunarso dalam survei. konferensi pers pada Rabu (30/10/2024).
Sunarso menjelaskan, BRI telah melakukan beberapa perhitungan jika kebijakan tersebut bisa diterapkan. Di sisi lain, Sunarso tidak menampik adanya kemungkinan terjadinya moral hazard ketika kebijakan tersebut diterapkan. Karena itu, dia menekankan pentingnya aturan atau syarat tambahan mengenai pihak-pihak yang berhak membayar utang.
“Selama tidak ada moral hazard, BRI sudah menghitung dampak finansial BRI yang akan kami masukkan dalam rencana keuangan tahun depan ketika kebijakan ini diterapkan,” kata Sunarso.
Dengan adanya rencana pembatalan utang Presiden Prabowo, UMKM bisa lebih mudah mengakses layanan bank untuk pembiayaan baru. Namun, selain itu, terdapat risiko perilaku di mana pemilik bisnis mungkin berpikir bahwa gagal bayar akan terjadi lagi di masa depan, sehingga dapat mengurangi tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan keuangan.
“Yang paling penting dalam kebijakan ini adalah menghapus blacklist. Jadi selama orang kuat, mereka masih bisa berusaha, mereka bisa mendapat pendanaan, mereka bisa mencoba lagi. Moral jangan sampai ada moral hazard, bisa-bisa eksploitasi “Karena niat buruk itu saja,” pungkas Sunarso.
Sebelumnya, Kepala Ekonom Presiden Prabowo Subianto David Sumual menyetujui rencana pelepasan utang 6 juta pengusaha, petani, dan nelayan.
Menurut dia, penghapusan hak debt collector bagi peminjam yang utangnya dibatalkan berdampak baik bagi perekonomian, baik bagi debitur maupun bank.
Whitewashing secara terus-menerus perlu dilakukan, baik bagi individu maupun perusahaan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, karena mereka masih masuk daftar hitam dan tidak bisa mendapatkan kredit, kata David di thedesignweb.co.id, Sabtu (26 ). /10/2024).
Namun, David mengingatkan potensi risiko kredit macet (NPL) bagi perbankan. Pasalnya, kebijakan pembatalan utang bisa membuat peminjam melalaikan kewajibannya.
“Harus ada aturan dan syarat yang jelas (bagi peminjam), agar tidak terjadi moral hazard (aji mumpung) dan merusak umur panjang bank dan modal,” kata David.
Senada dengan itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan kebijakan pembatalan utang dapat menjadi tantangan bagi keberlanjutan utang di masa depan. Apalagi jika bank tidak selektif dalam menyalurkan kredit.
“Meskipun keringanan utang akan mengurangi beban UMKM, namun perbankan perlu hati-hati dalam menilai risiko yang ada dalam memberikan pinjaman baru. Terutama beberapa UMKM yang pinjamannya telah dihapuskan mungkin telah menunjukkan keberhasilan keuangan yang buruk di masa lalu,” kata Josua kepada Liputan6. com pada waktu yang berbeda.
Jika dilakukan dengan hati-hati, dia mengatakan rencana Prabowo menghapus utang 6 juta konsumen bisa berdampak besar pada perekonomian, perbankan, dan sektor keuangan.
Dari sisi ekonomi, dengan adanya pembatalan pinjaman saat ini, ia mengatakan nasabah UMKM, petani, dan nelayan akan mendapatkan bantuan keuangan. Sebab, mereka tidak lagi dibebani kewajiban membayar utang.
“Hal ini dapat meningkatkan daya beli dan memberikan tambahan modal untuk investasi atau pengembangan usaha,” kata Josua.
Oleh karena itu, UMKM penerima keringanan utang dapat lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya, dan berpeluang mengembangkan usahanya.
“Hal ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama pada sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan,” tambah Josua.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Perpres) yang menghapus hak tagih bank bagi peminjam yang utangnya dibatalkan.
Pengusaha sekaligus adik laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara untuk menggenjot penyaluran kredit perbankan kepada para pengusaha, baik UMKM maupun pengusaha besar.
“Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan memaksakan SKB itu, Whitening. Menkum Pak Supratman sedang mempersiapkannya. Semua sudah sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, saya harap, tapi dia akan menandatangani SKB Whitening itu minggu depan,” kata Hashim. di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024).
Hashim mengatakan, kebijakan tersebut diambil Prabowo karena mengetahui sekitar 6 juta nelayan, petani, dan UMKM tidak memiliki akses terhadap bank. Sebab bank tetap berhak menagih meskipun utangnya telah dibatalkan.
Oleh karena itu, data 6 juta orang itu terbaca sebagai permasalahan di Sistem Jasa Keuangan (SLIK) Kantor Jasa Keuangan (OJK).
“20 tahun lalu ada utang, utang ke Krismon 1998. Utang 2008. Utang semua daerah, 5-6 juta petani dan nelayan, terpaksa sekarang karena dilarang pinjam ke bank. SLIK di OJK menolaknya,” menurut pada penjelasannya.
“Semua utang itu sudah lama dibatalkan dan diganti dengan bank garansi. Tapi hak menagih uang dari bank belum hilang, jadi mereka tidak bisa meminjamkan 6 juta atau 5 juta itu. Ke mana mereka pergi? Untuk kreditur dan debitur,” tambahnya.
Sementara itu, konglomerat sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Chairul Tanjung mengatakan salah satu kendala yang dihadapi industri lokal untuk tumbuh adalah sulitnya memperoleh permodalan dari perbankan.
“Memang benar peraturan OJK membatasi perbankan dalam memberikan kredit kepada perusahaan kecil, menengah, atau besar yang tidak memiliki rekening bank,” ujarnya.