Indonesia dan Irak Tanda Tangani Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
thedesignweb.co.id, Washington, DC – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Fud Mohamed Hussein pada acara Pekan Tingkat Tinggi PBB (HLW) ke-79. Majelis Umum PBB (UNGA) membahas berbagai upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Irak. Salah satunya adalah penandatanganan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.
Perjanjian bebas visa ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara diplomat dan pejabat kedua negara, memperkuat hubungan bilateral dan merangsang pertukaran ekonomi dan budaya.
“Saya menyambut baik penandatanganan bebas visa ini dan sebagai tindak lanjut khusus, saya ingin mengunjungi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Komisi Gabungan Indonesia-Irak ke-7 pada awal tahun 2025,” kata Menlu Hussain. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI diterima pada Selasa (24/9/2024).
Menlu Retno menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan mengusulkan untuk mengadakan komisi bersama dengan pejabat tinggi kedua negara untuk mempersiapkan kerja sama konkrit antara Indonesia dan Irak.
Selain kerja sama bilateral, kedua menteri juga membahas berbagai isu lain seperti mitigasi dampak perubahan iklim dan akses terhadap sumber daya air.
Menurut laporan FAO, mulai tahun 2023, Irak akan mengalami dampak perubahan iklim terburuk dalam 40 tahun, dengan penurunan cadangan air sebesar 50 persen akibat kekeringan berkepanjangan dan rendahnya curah hujan.
“Saya yakin kemitraan kita akan membantu mengatasi dampak perubahan iklim, khususnya ketersediaan air. Kekeringan adalah salah satu penyebab konflik, sehingga kita harus memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan,” kata Menlu Retno.
Kedua menlu juga membahas upaya bersama untuk perdamaian dan keamanan di Palestina.
Menlu Retno menegaskan: “Kita memerlukan upaya bersama untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong Israel menghentikan kekejaman kemanusiaan di Palestina.”
Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kedua menteri luar negeri kembali menegaskan dukungan kuat mereka untuk menggalang dukungan bagi pengakuan kemerdekaan Palestina.