Bisnis

Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik?

thedesignweb.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung tunai (BLT). Lantas, apakah harga Perthalite akan naik?

Bahl mengatakan dia akan membuat rencana subsidi bahan bakar minggu depan. Padahal, rencana ini berbasis BLT BBM. 

Soal perubahan harga Perthalite pasca subsidi BBM menjadi BLT, Bahl mengaku masih mengkaji dampaknya. Perthalite termasuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Tujuan Khusus (JBKP) yang mencakup unsur self-complementary. Di sisi lain, bahan bakar bersubsidi memasukkan biodiesel sebagai bahan bakar jenis tertentu (JBT).

“Kami sedang menjajaki semua opsi,” kata Bahl dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (4/11/2024). “Kemudian, setelah kami mendapatkan opsinya, kami akan mengumumkannya.”

Ia berpendapat bahwa keputusan mengenai bahan bakar alternatif harus diambil dengan hati-hati. Menurutnya, banyak variabel yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir.

“Untuk itu kita harus berhati-hati. Kita harus mempertimbangkan inflasi, kita harus mempertimbangkan lapangan kerja, kita harus mempertimbangkan pertumbuhan, kita harus mempertimbangkan kesetaraan, kita harus mempertimbangkan nelayan, dan kemudian kita harus mempertimbangkan pertanian. Semuanya akan kami pertimbangkan.” jelasnya.

“Ini bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil, dan kita harus berhati-hati,” tegas Bahl.

Meski begitu, dia tak banyak bicara soal acuan regulasi yang nantinya menjadi landasan rencana BLT BBM. Masih menunggu keputusan mengenai rencana yang akan diambil.

“Setelah ada keputusan mengenai formasi, barulah kami putuskan,” tutupnya. “Apakah itu aturan baru atau aturan lama, nanti kita putuskan.”

 

 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bhil Lakhadalia telah mengungkapkan rencana konversi subsidi BBM menjadi subsidi langsung tunai (BLT). Dia akan mengembangkan rencana itu minggu depan.

Bail mengatakan, hal itu sudah dibicarakan dengan menteri terkait. Ia mengaku sudah menyiapkan sejumlah opsi, namun perdebatan menyempit ke arah BLT BBM.

“BLT itu opsi dan nanti akan diputuskan, saya kira opsinya lebih sempit di sana,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/11). . / 2024). Diperiksa dalam waktu seminggu

Dalam konteks suplemen energi, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. yaitu BBM bersubsidi, listrik dan LPG. Ia sepakat skema subsidi LPG tidak akan berubah, sedangkan skema bahan bakar dan listrik akan berubah.

Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan latihan mendalam karena harus hati-hati, ujarnya.

“Karena kami harus menunggu lama untuk laporan teman-teman di Pertamina, BPH Migas, dan PLN,” imbuhnya.

Bahl menegaskan, proses peninjauan masih memakan waktu. Dia menargetkan prosesnya bisa selesai pada pekan depan. Setelah itu, dia akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau dalam waktu singkat selesai, dalam seminggu kita sudah punya rancangan yang sesuai untuk dilaporkan ke presiden,” tegasnya. Saya kira demikian.’

 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahl Lakhadalia menargetkan penyelesaian aturan terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik dalam dua pekan ke depan.

“Kami diberi waktu dua minggu oleh Presiden, jadi dalam dua minggu ini kami akan menyelesaikannya,” kata Bahli, Minggu (3/11/2024) usai menghadiri diskusi program quick win kementerian di bidang perekonomian di Jakarta. .

Bahl menjelaskan, untuk mengatasi persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang fokus, pihaknya membentuk satuan tugas (Satgas) agar penyaluran subsidi lebih efektif berdasarkan audit. Pemerintah memperkirakan anggaran subsidi dalam Rupiah pada tahun 2024 sebesar $435 triliun, tidak termasuk subsidi dan subsidi.

“Presiden meminta kami membentuk kelompok di bawah pimpinan langsung beliau untuk mengkaji target subsidi. Subsidi kita mencapai Rp435 triliun pada 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG.” katanya.

Tidak tepat sasaran

Bahil mengatakan, laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan subsidi bahan bakar dan listrik kemungkinan besar tidak akan mencapai target. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta Bahl memimpin gugus tugas untuk mencari solusi.

Berdasarkan laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas, terdapat indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran, ujarnya. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga yang berhak menerimanya.

 

Satgas tersebut akan memulai pertemuan pertamanya pada Senin (4/11) untuk menentukan formula penyaluran subsidi yang paling efektif.

Bahl mengaku telah menyiapkan beberapa opsi, salah satunya memberikan BLT BBM dengan bentuk suplementasi yang lebih tepat sasaran.

“Kami memulai pertemuan pertama kami besok,” katanya. Sebenarnya kami sudah melakukan beberapa persiapan dan beberapa kali pertemuan untuk mencari yang tepat. “Salah satu pilihannya adalah memberikan BLT atau pilihan lain kepada masyarakat, atau bahkan skema subsidi hibrida.” dia menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *