Harapan Bos XL ke Meutya Hafid: Regulatory Charges Turun dan Percepat Lelang Spektrum 5G
thedesignweb.co.id, Yogyakarta – XL Axiata berharap kehadiran Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru, Meutya Hafid, di Kementerian Komunikasi dan Informatika – kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital – dapat menghasilkan undang-undang dan kebijakan. meningkatkan perkembangan sektor telekomunikasi.
Meutya Hafid bukanlah orang baru di bidang komunikasi, pasalnya sebelumnya Menkominfo merupakan Ketua Komisi I DPR RI, bidang yang membidangi komunikasi dan telekomunikasi.
Menurut Executive Chairman dan CEO XL Axiata Dian Siswarini, hal pertama yang diharapkan adalah tingginya biaya regulasi, termasuk BHP frekuensi, yang disebut-sebut akan memberatkan para pelaku telekomunikasi.
“Pertama, untuk biaya hukum, saat ini pendapatannya 13-14 persen. Oh, berat sekali. Kalau begitu, kita akan kesulitan mengembangkan struktur lain,” kata Dian Siswarini di XL Axiata. Konferensi media di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).
Selain itu, menurut Dian, pengembangan jaringan 5G memerlukan investasi besar. “Jika biaya regulasi masih tinggi, 5G mungkin hanya sekedar mimpi,” ujarnya.
Kedua, Dian berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Teknologi Meutya Hafid dapat memberikan regulasi yang diperlukan bagi para pelaku industri seluler dan penyedia layanan terkemuka.
Kedua, untuk segmen langsung di atas (OTT). Segmen OTT langsung ini dinilai tepat, karena kalau dilihat, OTT ini belum mendapat undang-undang, jadi menurut kami seimbang, ”ujarnya. Itu Liana.
Dijelaskannya, para pelaku OTT mengoperasikan layanan berdasarkan infrastruktur yang diciptakan oleh industri telekomunikasi.
Di sisi lain, operator telekomunikasi, termasuk operator, perlu membangun infrastruktur telekomunikasi dan mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, direksi juga masih harus membayar biaya hukum.
Oleh karena itu, Dian meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang seimbang bagi para pelaku OTT sehingga operator seluler tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung biaya infrastruktur dan regulasi.
Tak hanya itu, Dian juga meminta pemerintah mengambil tindakan serius dalam mengatur, menertibkan, dan melaksanakan kebijakan terkait penyedia layanan ISP ilegal atau RT RW Net ilegal.
Pasalnya, dalam banyak kasus ISP ilegal ini menggunakan infrastruktur operator secara gratis, yakni free riding.
Dengan cara ini, ISP ilegal dapat menjual secara online dengan harga yang sangat rendah, padahal operator infrastruktur harus mengeluarkan banyak uang untuk menyediakan layanan.
Dian juga meminta menteri mempercepat implementasi bank inisiatif pengembangan jaringan 5G.
“Implementasi pasar massal 5G sempat tertunda sejak akhir tahun lalu, mungkin kita menunggu pelantikan presiden dan kabinet baru selesai, sekarang sudah ada, kita berharap pasar massal segera selesai. kerja lagi,” kata Dian penuh harap.
Tak hanya itu, Dian juga berharap pemerintahan baru dan menteri-menteri yang sudah akrab dengan industri telekomunikasi segera menyetujui merger XL Axiata dan Smartfren.
“Jadi kami berharap menteri baru mampu memberikan kebijakan untuk menstimulasi dan meningkatkan kesehatan industri ini,” ujarnya.
Sementara itu, Chief Affairs Officer XL Axiata, Marwan O Baasir, angkat bicara mengenai harapannya terhadap keamanan perlindungan data pribadi.
Ia berharap hukuman atas pelanggaran data pribadi tidak terlalu tinggi dan literasi digital dapat digalakkan. Selain itu, Marwan juga berharap kebijakan terkait kecerdasan buatan dapat diterapkan di bidang informasi untuk mendukung metode kecerdasan buatan dan lainnya.