Ada Kementerian Perumahan, Menteri Basuki Optimistis Prabowo Bangun 3 Juta Rumah
thedesignweb.co.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis program pembangunan 3 juta rumah bisa dilaksanakan oleh Presiden baru terpilih Prabowo Subianto.
Selain itu, program 3 juta rumah dikelola langsung oleh Kementerian Perumahan Rakyat, di bawah Kementerian PUPR. Menurut Basuki, kementerian baru bisa lebih fokus menangani sektor perumahan.
Saya kira yang pertama dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat akan lebih fokus. Dari pembelian lahan hingga pembangunannya, kata Basuki di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Basuki berpendapat, membeli rumah tidak hanya sekedar mencari lahan kosong saja, namun konsolidasi lahan juga bisa dilakukan. Hal ini sejalan dengan rencana kolektif Prabowo-Gibran yang akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah hunian di pedesaan.
“Makanya misalnya di Kemayoran ada beberapa perumahan yang bisa digabung menjadi apartemen. Makanya konsolidasi lahannya untuk menata dan juga menghilangkan kawasan kumuh kota. Saya kira bagus,” kata Basuki.
Basuki kembali menegaskan, kehadiran Kementerian Perumahan Rakyat membuat pemerintah semakin efisien dalam membeli rumah. Agar sejumlah pembelajaran pada program 1 juta rumah sebelumnya tidak terulang kembali.
Tadi saya katakan, sekarang kementerian hanya dipimpin oleh satu dirjen (perumahan), sekarang akan ada perubahan di kementerian, kata Basuki.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Jojohadikusumo mengatakan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan. Untuk mempertahankan tujuan Prabovo – membangun 3 juta rumah dalam waktu 1 tahun.
Menurut dia, hal ini merupakan peluang bagi pengembang real estate untuk ikut serta dalam pembangunan perumahan.
“Saya mau sampaikan, ide Pak Bowo membangun 2 juta apartemen di pedesaan. Ini cadangan untuk UMK, BUMDes, dan koperasi. Bagi konglomerat yang punya perusahaan konstruksi, silakan bangun di kota, kami ingin. membangun 1 juta apartemen setiap tahun di kota ini,” ujarnya baru-baru ini.
Tujuan ini dirancang untuk menghilangkan backlog perumahan yang masih besar.
“Datanya juga memprihatinkan, saat ini 10,7 juta keluarga terdaftar di BPN dan pemerintah masih menunggu rumah. Ini 10,7 juta keluarga, bukan orang. Apalagi ada data 27 juta keluarga tinggal di apartemen,” dia dikatakan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden baru terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat di bawah pemerintahannya. Padahal, Prabowo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 53 triliun untuk melaksanakan rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan adik laki-laki Prabowo, Hashim Jojohadikusumo. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pak Prabowo sepakat untuk membentuk Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang sudah ada sebelumnya,” kata Hashim dalam dialog di Dewan Pertimbangan Bisnis APEC di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2024).
Hashim juga mengatakan, beberapa pertemuan telah dilakukan terkait rencana tersebut. Ia mengaku ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Prabowo-Gibran. Anggarannya sudah ada di RAPBN 2025
Menurut Hashim, dia mengadakan empat kali pertemuan dengan pengusaha real estate. Ia juga mengatakan, telah dicanangkan anggaran sebesar Rp53 triliun dalam Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk memulai program ini.
“Anggarannya sudah kami masukkan dalam RAPBN tahun depan. Angkanya ditetapkan Rp53 triliun untuk memulai program ini,” kata Hashim yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.
Hashim menjelaskan, ke depan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Perumahan Rakyat akan menjadi dua entitas yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada infrastruktur, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat fokus pada sektor perumahan.
“Kementerian PUPR akan tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat akan fokus pada pembangunan perumahan, hal ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menggairahkan pembangunan,” kata Hashim.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perekonomian dan Sosial Kartika Viryuatmojo angkat bicara soal rencana penataan Kementerian Perumahan Rakyat. Tujuannya agar pemerintah dan pengembang lebih fokus membangun sektor perumahan bagi masyarakat.
“Saya dengar ke depan akan ada pemisahan, akan ada kementerian perumahan lagi. Jadi fokusnya betul-betul pada agenda perumahan dan kita bisa lebih dekat dengan pemerintah untuk membangun konsep pembangunan yang diatur,” kata Karthika. sapaan akrab Tiko saat berbicara di kediaman Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Tico juga mencatat, jumlah backlog perumahan justru semakin meningkat. Dikatakannya, backlog pada tahun 2015 sebanyak 10 juta, namun kini mencapai 12 juta karena dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas pengembang.
Tiko menekankan pentingnya transformasi bentuk subsidi di sektor perumahan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembiayaan bagi pengembang seperti Perum Perumnas.
“Waktu saya masuk Perumnas juga bingung. Ini Perum, tapi kok tidak ada dukungan dari pemerintah. Makanya kita lanjutkan, apa konsep Perum ini, bagaimana dukungannya kepada pemerintah. Lakukanlah,” Tico dikatakan.
Ia pun mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian PUPR untuk memperluas konsep pembiayaan Fasilitas Likuiditas Perumahan (FLPP) menyerupai model Kredit Komersial Rakyat (KUR).
Lebih lanjut, Tiko mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lebih memberikan dukungan terhadap rencana pendanaan tersebut.
“Namun yang perlu disampaikan kepada Pak Basuki dan Menkeu adalah saat ini belum ada model pembiayaan bagi pengembang. Pengembang membutuhkan dukungan permodalan yang besar agar bisa konsisten memproduksi unit rumah dalam skala besar dan efisien. Itu yang akan terus kami lakukan. diperjuangkan,” tutupnya.