Ahmad Sahroni: Kelanjutan Seleksi Capim KPK Tunggu Sikap Pemerintah
thedesignweb.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahronis menjelaskan alasan surat Presiden (Surpres) tentang calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Capim) dan calon Dewan Pengawas (Cadewas) tidak diserahkan kepada. Rapat Paripurna DPR.
Menurut dia, proses seleksi ulang masih menunggu di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, nama pimpinan dan kader KPK sebelumnya sudah dirilis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kita lihat saja apa yang dilakukan pemerintah. Kami anggota Komisi III memantau proses pemerintahan, dilanjutkan atau tidak, itu terserah pemerintah. Kita tunggu saja, kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/06/2024).
Sahronis mengatakan, jika pemerintah ingin efektif, sebaiknya pemerintah dan DPR hanya memilih nama-nama kader KPK dan pimpinan senior yang sudah memutuskan.
“Iya, kalau mau efisien silakan saja. Tapi kalau nama presiden baru, pemerintahan baru, itu tergantung pemerintahan baru saja. Sifat DPR adalah patuh, imbuhnya.
Kini Komisi III DPR menunggu keputusan Pemerintah terkait kelanjutan seleksi calon dan calon KPK. “Iya (saya tunggu pemerintahnya),” kata Ahmad Sahronis.
Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, surat Presiden (Surpres) mengenai Ketua KPK dan Kadewa diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua DPR Puan Maharani.
“Saya kira sudah (lolos DPR). Saya dengar kemarin ada di meja Bu Puan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
“Kami belum putuskan mekanismenya bagaimana, karena harus diputuskan dalam rapat (rapat pimpinan),” kata Wakil Ketua DPR Gerindra.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyeleksi kembali 10 calon pimpinan KPK. Sebab, menurut dia, dari 10 calon yang dinilai cocok menjadi ketua komisi pemberantasan korupsi, saat ini belum ada satupun sosok yang layak menjadi ketua komisi pemberantasan korupsi.
Ia pun berharap calon pimpinan KPK adalah orang yang bisa dipercaya.
“Ini permintaan kepada pemerintah sebaiknya pilih pimpinan KPK yang bisa dipercaya, yang pertama, yang kedua. Walaupun bisa, kalaupun kita melihat salah satu dari 10 orang ini, kita tidak bisa berharap. katanya. Abramomas KPK di Gedung Abang Putih, Kamis (31/10/2024).
Abraham mengatakan, pemerintahan Prabowo bisa membatalkan pencalonan calon pimpinan KPK dan calon Dewas saat ini, salah satunya dengan memilih kembali panitia seleksi (Pansel).
Jadi kami dukung pemerintah karena ada aturan yang bisa dibatalkan pemerintah, bentuk kembali panitia, bentuk kembali panitia, dan pilih kembali calon pimpinan KPK, kata Abraham.
Baginya, belum terlambat bagi pemerintah untuk mencari pemimpin KPK yang jujur agar proses seleksi ketua dan kader KPK bisa dimulai kembali dari awal.
“Iya tinggal 10 saja, sekarang sudah diputuskan pemerintah, katanya, nanti diserahkan ke DPR, bisa sekarang, atau sudah sampai DPR, kalau pemerintah mau. kuat. keinginannya, dan melihat ada syaratnya, setelah dipelajari, “setelah diprofilkan 10 orang ini, ternyata orang-orang tersebut belum bisa maksimal, sehingga bisa membentuk kelompok baru,” pungkas Abraham.