Alasan Erick Thohir Usul Tenor KPR Diperpanjang Jadi 30 Tahun
thedesignweb.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Tohir mengusulkan skema perpanjangan jangka waktu kredit perumahan hingga 30 tahun. Tawaran ini dinilai membuat suku cadangnya lebih murah.
Ide tersebut muncul saat Eric Thohir bertemu dengan Menteri Perumahan dan Cipta Karya (PKP) Maruar Sirait atau Ara untuk mensukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang dilancarkan Presiden Prabowo Subianto. Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis malam, 20 November 2024.
“Sumbangan akan jauh lebih murah untuk membantu masyarakat yang memiliki anggaran terbatas,” kata Eric.
Menurut Eric, skema perpanjangan 30 tahun tidak memudahkan masyarakat mendapatkan hunian terjangkau. Namun, semakin banyak juga divisi yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Kementerian BUMN merupakan contoh sukses pembangunan perumahan terintegrasi yang terjangkau. Hal ini dimungkinkan berkat sinergi antara BUMN, KAI, Perumnas dan BTN.
Menurut Eric, BUMN telah menciptakan model perumahan terintegrasi dengan sistem transportasi umum atau TOD di delapan titik. Ia mampu mengoptimalkan lahan KAI menjadi habitat yang ramah masyarakat.
Insya Allah nanti saya dan Pak Ara juga akan menyampaikan ke Presiden kalau beliau mau program 100 hari, salah satunya TOD terbesar, unitnya besar, 900 unit di satu tempat, kata Eric. .
Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, atau Ara, mengatakan upaya penyediaan perumahan masyarakat harus bekerja sama. Ara mengapresiasi dukungan penuh BUMN untuk mempercepat penyediaan perumahan masyarakat.
“Seperti kejaksaan, kita dapat bantuan mendesak, kita dapat tanah 1000 hektar di Banten. Kita dapat bantuan mendesak dari Pak Nusron (Menteri ATR), kita dapat tanah 150 hektar di Mojokerto, di Tangerang sekitar tujuh hektar. Sekarang Pak Eric Hari mengatakan, “Ini luar biasa, pertama-tama kita bersinergi dengan FTA,” kata Ara.
Ara mengatakan dia akan bertemu dengan direktur FTA besok malam dan memberi sinyal kemajuan baru dalam pembiayaan perumahan. Ara menekankan kehadiran negara di sektor perumahan rakyat.
Menurut Ara, ada tiga kunci utama mendukung program 3 rumah yang diusung Prabowo. Khususnya harga tanah yang terjangkau, efisiensi bahan bangunan dan insentif. Ara berharap semua pihak dapat mendukung upaya tersebut.
“Jadi itu yang ingin kita lakukan. Kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini tidak bekerja sendiri, dan bukan sekedar keberuntungan. Ini seperti kata Pak Prabowo, super team. Sukses bersama,” kata Ara.
Wartawan: Sulaiman
Sumber: Merdeka.com
Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Saeed Iqbal mengatakan pihaknya setuju dengan program Perlindungan Perumahan Negara (Tapera). Sebab program ini sangat positif bagi pekerja dan masyarakat untuk mempunyai akses terhadap perumahan.
“Perumahan adalah hak asasi manusia yang mendasar, sama seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan air bersih, program Taper harus difokuskan untuk memastikan pekerja benar-benar bisa memiliki rumah,” ujarnya, Rabu (3/6/2020). ).
Menurut Saeed, pendekatan yang dilakukan KSPI terhadap skema perumahan rakyat adalah pemerintah membuat rumah terjangkau dengan uang muka 0 rupee, bunga uang muka rendah disubsidi pemerintah sehingga bunganya menjadi 0 persen, jangka waktu minimal 30 tahun, jadi cicilan adalah lebih rendah dan pinjamannya terlalu tinggi. jika Anda tidak mampu membayar, Anda bisa.
Oleh karena itu, KSPI mendesak pemerintah mengkaji ulang peraturan ke-25 tentang penyelamatan perumahan rakyat pada tahun 2020.
“Seperti diketahui, peraturan ini dibuat sebagai peraturan pelaksanaan UU 4 Tahun 2016,” ujarnya.
Pandangan CPSI mengenai ulasan ini:
1. Pemerintah menyiapkan rumah
Perumahan untuk program penyerahan ini disiapkan dengan bantuan BUMN yang disediakan pemerintah, sehingga perumahan bisa mematok harga lebih murah. Jadi, program ini dalam bentuk rumahan. Bukannya menabung, para pekerja malah meminta untuk membeli rumah sendiri.
Jika rumah itu dibangun oleh pemerintah, uang mukanya bisa ditetapkan sebesar Rs.0. Selain itu, pembiayaan rumah tersedia jika karyawan tidak mampu lagi membayar.
“Jadi program ini tidak akan sulit.” Ketika harga rumah naik, pekerja pasti akan mendapat manfaatnya,” kata Saeed.
2. Iuran yang dibayarkan tidak boleh memberatkan pekerja.
Jika PP 25 Tahun 2020 tahun 2020 sebesar 2,5 persen dari akumulasi jumlah buruh, dan 0,5 persen dari pengusaha, KSPI meminta untuk mempertimbangkan kembali. Oleh karena itu, pekerja hanya perlu membayar 0,5 persen, dan pengusaha – 2,5 persen.
Selain itu, KSPI mengusulkan pemberian bunga kontribusi kepada negara, sehingga bunga kontribusi menjadi 0 persen. Apalagi, jangka waktu pelunasannya telah diperpanjang hingga minimal 30 tahun agar biayanya lebih terjangkau.
KSPI Taper meminta anggotanya menjadi orang bergaji tanpa batasan upah minimum. Dengan demikian, pekerja berupah minimum juga berhak untuk berpartisipasi dalam program ini.
Anggota pengiriman adalah pekerja yang belum memiliki rumah atau baru pertama kali bergabung dengan rumah. Bukan untuk renovasi rumah. Sekaligus, Anda bisa memanfaatkan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk renovasi rumah.
“Jadi program ini benar-benar untuk memberikan rumah bagi pekerja,” ujarnya.
4. Program ini diawasi secara ketat
Selain itu, KSPI meminta agar program tersebut diawasi secara ketat. Karena program ini mengumpulkan dana dari pekerja, maka program ini harus diawasi oleh dewan pengawas yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“KSPI berharap PP 25 Tahun 2020 dapat dipertimbangkan secepatnya sebagaimana tersebut di atas,” kata Saeed.
Menurut Saeed, KSPI setuju dengan program Taper. Karena saat ini banyak pekerja yang tidak mampu membeli rumah. Miris sekali melihat pekerja yang sudah bekerja hingga pensiun namun tinggal di rumah kontrakan yang sewaktu-waktu bisa digusur jika tidak mampu membayar.
“Tapera adalah solusi bagi pekerja perumahan. “Namun aturan terbuka perlu diseimbangkan agar perumahan pekerja layak,” tutupnya.