Alokasi Dana Desa Capai Rp 71 Triliun di 2024
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenku) II Tomas Dijiwandono mengatakan, biaya Program Dana Desa mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024. Dana desa dibandingkan awal program pada tahun 2015, mengalami peningkatan yang signifikan. Rp 20,8 miliar.
“Pada tahun 2024, dana desa akan disalurkan ke 75.259 desa di 434 kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” Thomas dalam pidatonya di Kementerian Keuangan Konstruksi, Selasa (6/8/2024).
“Ini untuk memberikan bantuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk membangun dan mengembangkan masyarakat dan pembangunan,” jelasnya.
Thomas mengutip data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kemiskinan perkotaan turun dari 12 juta pada Maret 2021 menjadi 12 juta pada September 2022.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 14,4 juta orang.
Sementara itu, data Indeks Desa Pembangunan yang diterbitkan Kementerian Desa PDTT menunjukkan perkembangan wilayah terdampak dari 844 desa pada tahun 2019 menjadi 16.908 desa pada tahun 2024.
“Saya berharap angka saya benar, jumlah desa yang menghadapi permasalahan ini berkurang dari 21.902 desa menjadi 6.748 desa pada tahun 2024,” jelas Tommy.
“Ini menunjukkan kontribusi uang desa dalam pembangunan desa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (JATIM) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto mengatakan Dana Desa disalurkan sebesar Rp6,31 triliun atau 78,4 persen dari pagu saat ini, yakni. Rp 8,05 triliun, per 29 Juli. 2024.
Menurut Budi, dana desa sebesar Rp6,31 triliun sudah disalurkan kepada 7.718 desa penerima penuh, sehingga masih ada tiga desa yang belum menerima.
“Ini sekitar Rp 1,04 miliar untuk setiap desa, sehingga merupakan jumlah terbesar yang diberikan pemerintah sejak tahun 2015,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan Provinsi Anggota BPD Jatim Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31). ). ) /7/2024).
Pak Budi mengatakan, tiga desa yang tidak menerima uang desa adalah Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuangi karena adanya penyalahgunaan program Bantuan Langsung Dana (BLT) dan pengerjaannya belum selesai pada tahun 2023.
Berikutnya adalah Desa Pengul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, karena tidak diketahui bendahara atau petugas keuangan desanya.
Ketiga, konflik antara kepala desa dan pegawai desa di Desa Taluk Negeri Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu.
Sedangkan penyaluran BLT desa mencapai 11,48 persen mulai 29 Juli 2024 mencapai Rp924,4 miliar kepada 256.781 keluarga penerima manfaat (KPM).
Untuk ketahanan pangan penyalurannya sebesar Rp1,9 triliun atau 23,65 persen, sedangkan penyalurannya sebesar 717,4 miliar atau 8,91 persen.
“Dana BLT desa yang diberikan tidak boleh melebihi 25 persen karena sisanya digunakan untuk dana pembangunan serta kebutuhan negara seperti pangan, mitigasi, dan lain-lain,” kata Pak Budi.