Awas, Terjerat Pinjol Bikin Susah Ikut KPR Subsidi
thedesignweb.co.id, Jakarta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi calon peminjam Kredit Ekuitas Rumah (KPR) adalah permasalahan terkait pinjaman online (Pinzol) seiring dengan semakin banyaknya KPR permohonannya ditolak oleh perbankan, khususnya BTN. Hal ini menarik perhatian.
“Teman-teman sering mengeluh tentang (pengembang) Pinzol. “Izin pinjol yang disebutkan teman-teman itu terkait dengan SLIK OJK, ada yang bilang kepada saya bahwa permohonan perumahan KPR Subsidi 30% yang dikirimkan ke pengembang hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK berwarna merah karena terlilit hutang,” kata Nixon. Jumat (29 November 2024) Bincang interaktif Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta.
Nixon menjelaskan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dipatuhi. Sebab, SLIK bertugas mengumpulkan informasi terkait riwayat kredit masing-masing individu dan bank termasuk BTN wajib mengacu pada sistem ini dalam menilai kelayakan kredit.
Oleh karena itu, salah satu kendala utama yang sering muncul adalah adanya catatan buruk pada SLIK OJK yang seringkali disebabkan oleh utang akibat penggunaan pinjaman online.
Nixon menambahkan, meski banyak orang yang hanya meminjam dalam jumlah kecil seperti Rp 200 ribu, pinjaman online tersebut tetap tercatat di sistem dan status SLIK bisa berubah menjadi merah.
Hal ini mempengaruhi keputusan bank untuk menyetujui permohonan KPR subsidi karena ketentuan yang berlaku mengharuskan bank untuk mematuhi data yang tercatat dalam SLIK OJK.
“Jadi kejadiannya juga, saldonya kadang cuma 200 ribu ya? Tapi bank harus menghormati SLIK OJK jadi kita tidak bisa terima. Karena aturannya sudah jelas,” jelasnya.
Tantangan ini tidak hanya menghalangi calon peminjam untuk mengakses perumahan bersubsidi, namun juga menjelaskan dampak yang lebih luas dari meningkatnya pinjaman online yang tidak diatur. Banyak pihak dari sektor keuangan dan sosial merasa bahwa akan ada aturan yang lebih ketat pada pinjaman online untuk melindungi konsumen dan memastikan data SLIK OJK lebih akurat mencerminkan situasi keuangan mereka.
Nixon juga mengingatkan pentingnya kesadaran konsumen dalam menggunakan pinjaman dan mengelola kredit secara bijak agar tetap memiliki kesempatan mengakses fasilitas pembiayaan rumah, terutama yang bersubsidi.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) siap membangun 800 ribu rumah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Prabowo Subianto. Namun BTN membutuhkan suntikan modal untuk mencapai tujuan besar tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir menjelaskan, jika BTN memiliki peluang pembiayaan yang cukup, bank yang memiliki divisi perumahan ini tidak akan kesulitan membangun 800 ribu rumah.
“Oh, kalau anggarannya tidak cukup, bagaimana BTN bisa?” kata Eric saat meninjau Proyek Perumahan Transit Oriented Development (TOD) Samastha Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (28 November 2024).
Terobosan realisasi program 3 juta rumah yang dilancarkan Eric Thohir adalah perpanjangan tenor hingga 30 tahun melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selain itu, ia mengajukan ide hunian apartemen terjangkau Rp 270 juta dalam rangka keterbatasan pendanaan lahan.
Contoh hari ini adalah perumahan rakyat versi apartemen yang harganya Rp 270 juta, kata Eric Thohir.
Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP), Marurar Sirait mengatakan, tanah milik PT KAI bisa dijadikan lokasi pembangunan program perumahan 3 juta jiwa mulai dari Stasiun Tanjung Barat hingga Stasiun Manggarai di Jakarta. Optimalisasi lahan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.
“Kita ke Tanjung Barat, lalu ke Manggarai. Jadi ada beberapa aspek yang ingin kita lihat, kita petakan peluang, permasalahan, dan persiapannya. Karena banyak lahan yang cocok karena gagasan negara masih utuh. Digunakan. Dan sejauh ini belum ada pengelolaannya,” ujarnya.
Koresponden: Sulaiman
Sumber: Merdeka.com