Buruh Ancam Turun Lagi ke Jalan, Ini Tuntutannya
thedesignweb.co.id, Jakarta Ribuan pekerja tembakau mengancam akan kembali menggelar aksi jika Rencana Kementerian Kesehatan (RPMK) tidak dimasukkan dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) No. tahun 2024.
Diketahui, kebijakan tersebut mendorong pengisian rokok polos tanpa merek ditolak berbagai kalangan, salah satunya ratusan ribu pekerja.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Tembakau Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Kudus, Agus Purnomo, menilai aturan ini akan menambah angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini industri tembakau. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mencabut PP 28/2024 dan membatalkan RMPK.
“Hari ini banyak yang tergusur, jangan paksa kami dengan undang-undang yang berat, tolong jaga kami karena kami juga punya hak, jangan biarkan pekerjaan yang kami lakukan untuk menghidupi diri sendiri terhenti,” kata Agus, Jumat. . (18/10/2024).
Agus memastikan, jika PP 28/2024 dan RMPK tetap berjalan tanpa partisipasi pekerja tembakau dan kelompok yang terlibat di industri tembakau, maka akan banyak protes. “Kalau Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mendengarkan, kami akan turun total,” ujarnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Makanan dan Minuman Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Andreas Hua.
Ia mengingatkan Kementerian Kesehatan agar tidak lancang dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada pekerja di sektor tembakau. Tentang RPMK dan PP 28/2024.
“Saya hanya ingin tegaskan, jangan memikirkan harga diri, fokuslah pada pekerjaan dan bisnis, karena kita hidup dalam bisnis. Kita butuh uang, bukan rokok,” ujarnya.
Andreas mengatakan, ia akan kembali turun ke jalan bersama lebih banyak orang jika tuntutan buruh tidak dipenuhi. Banyak langkah yang diambil melalui konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, namun dalam perjalanannya Kementerian Kesehatan tidak memberikan tanggapan.
Ia mengatakan, dalam demonstrasi kali ini, hanya sebagian pekerja tembakau, makanan, dan minuman yang ikut serta. Namun, jika Anda tidak mendengarkan, mungkin pesertanya banyak. “Saat ini baru ada satu persen. “Jika keinginan masyarakat tidak didengarkan lagi, kami akan kembali dengan pandangan tajam,” ujarnya.
Saat itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Indonesia (DPP KSPSI), Jumhur Hidayat, menurutnya, meminta pemerintah menempatkan pekerja atau pekerja pada tempat penting dalam proses pengambilan kebijakan. . Sebab dalam mengambil keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang penelitian ini, terutama dampaknya terhadap pekerja.
“Setiap kebijakan harus mempertimbangkan peran pekerja yang menggantungkan penghidupannya pada dunia usaha,” kata Jumhur dalam pidatonya di hadapan ribuan masyarakat.
Ia juga menegaskan, industri tembakau berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Jika bisnis ini tidak dikelola dengan baik maka karyawanlah yang akan merasakan dampaknya.
Selain itu, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dapat berujung pada PHK yang disebutnya sebagai bentuk kejahatan karena menghilangkan hak dasar seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Politik yang tidak membeda-bedakan pekerja harus ditentang, karena pemecatan adalah kejahatan, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pemerintah harus memahami hal ini sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar,” kata Jumhur.
DPP KSPSI sepakat dengan seluruh serikat pekerja untuk terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Ia menegaskan, tujuan perjuangan ini tidak hanya untuk melindungi industri tembakau, namun juga melindungi hak-hak pekerja yang mungkin terkena dampak kebijakan yang tidak adil.
Kali ini, Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI Sudarto AS menyampaikan, menjelang aksi unjuk rasa 10 Oktober, ada tindakan yang dilakukan kelompok tersebut dengan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, namun kemudian Kementerian Kesehatan tidak menanggapi kabar tersebut. . orang. pekerja.
“Kami berkali-kali mengirim surat, kami mencoba mengadakan pertemuan, bahkan kami meminta untuk bernegosiasi dengan pemerintah, tetapi kami tidak mendapat tanggapan. “Jadi, kami putuskan ke Jakarta,” tutupnya.