Dinilai Sulit Dijalankan, Pramono Anung Bakal Kaji Program Rumah DP Rp 0 Era Anies Baswedan
thedesignweb.co.id, Jakarta Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menilai rencana rumah DP Rp0 yang sebelumnya diterapkan Anies Baswedan sulit diterapkan. Program ini dirancang untuk membuat perumahan residensial lebih mudah diakses oleh masyarakat yang sering mengalami kendala perbankan.
Pramono Anung meyakini tidak semua warga Jakarta bisa mendapatkan kredit perumahan yang diberikan bank. Ia mengatakan, pengajuan pinjaman pembelian rumah oleh warga dengan uang muka 0 rupiah seringkali ditolak karena tidak lolos review bank.
“Kita sudah pelajari ya, tapi tidak mudah. Yang mudah perbankan tetap harus turun tangan, tapi suku bunganya rendah. Karena kalau suku bunga normal, merugikan warga,” ujarnya. di kawasan Kakung, Jakarta Timur, demikian laporan Antara, Kamis (10 Maret 2024).
Untuk itu, Pramono Anung mengaku masih mempertimbangkan untuk melanjutkan rencana uang muka 0 Rp yang diterapkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022. Ia mengatakan, dirinya bersama Rano Karno dan tim pemenangan juga telah mengkaji skema pemenuhan kebutuhan perumahan warga yang ada melalui Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Mekanisme atau pendekatan DP 0 gulden yang digagas Pak Anyes atau pendekatan rumah susun yang diterapkan Pak Ahok harus dicermati dan yang terpenting bisa membawa manfaat bagi warga yang kurang mampu,” ujarnya.
Pramono Anung berencana membangun perumahan di luar pasar baik di perkantoran maupun gedung pemerintahan.
Terobosannya bukan sekadar pasar diubah menjadi bangunan tempat tinggal. Kalau suatu saat jalan, perkantoran, dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas, yang terpenting tidak mengurangi fungsi perkantoran, kata Pula, Kamis (10/3). , 2024) kata Mono di kawasan Kakung, Jakarta Timur.
Selain hunian, Pramono juga berencana membuat ruang kreatif yang ditujukan untuk kalangan muda di gedung yang sama dengan hunian tersebut.
“Bisa ditinggikan, seperti street office lantai 1, 2, dan 3, dan lantai 4 dan 5 akan menjadi pusat kreatif, sehingga generasi muda memiliki tempat untuk bekerja, berinovasi, dll, dan (mobile) 6 akan menjadi bangunan tempat tinggal,” jelasnya sambil mencontohkan bagian tengahnya.
Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Jakarta. Pasalnya, terbatasnya lahan kosong di Jakarta sehingga harga tanah semakin mahal.
Otomatis harga yang lebih tinggi akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau berdasarkan kondisi keuangan mereka. Kemudian, perlu juga mempertimbangkan penambahan lantai pada gedung-gedung pemerintah yang digunakan sebagai tempat tinggal.
(*)