THE NEWS Ditjen Bina Adwil Kemendagri Kokohkan Kerja Sama Perbatasan RI – PNG Tahun 2024
thedesignweb.co.id, Jakarta – Direktorat Batas Wilayah, Kota, dan Negara melalui Subbagian Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar mengadakan pembahasan koordinasi revisi perjanjian batas bilateral antara RI – PNG dan masalah batas negara RI – PNG pada Selasa. Pada tanggal 24 September 2024 di Hotek Golden Boutique, Jakarta Pusat.
Rapat dipimpin oleh Amran, Plt Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dengan Adi, Direktur Jenderal Asia dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, sebagai narasumber. Dzulfuat dan Irwan Datulangi, Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Wilayah, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi untuk segera membentuk kelompok kerja teknis guna membahas tahun 2013 perjanjian utama dan 1993 peninjauan kembali perjanjian-perjanjian khusus, terutama untuk keperluan pembahasan dan memperoleh masukan dari berbagai sektor Kementerian/Departemen. Selain itu, perlunya koordinasi yang kuat dengan Generalitat sebagai pengguna langsung di lapangan juga ditekankan.
Revisi Perjanjian Dasar tahun 2013 dan Perjanjian Khusus tahun 1993 merupakan amanat pertemuan ke-37 Joint Boundary Committee (JBC) RI-PNG di Port Moresby, Papua Nugini pada tahun 2023.
Oleh karena itu, Indonesia selaku tuan rumah JBC RI – PNG 2024 harus menyaksikan hasil pertandingan tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus memastikan terlaksananya kegiatan sub-forum dalam kerangka JBC RI-PNG, serta penyiapan posisi terkait permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan kedua negara.
Mohon Ketua Direktur Pembangunan Marzpetarana dalam arahannya mengenai pelanggaran wilayah di pemukiman perbatasan, bahwa Marzpetarana dan masyarakat perlu menyebarkan informasi tentang batas wilayah antar RI. dan PNG. Selain itu, disepakati juga bahwa pada tahun 2025 program pemadatan pilar akan dilaksanakan di wilayah rawan pelanggaran wilayah.
Kerja sama lintas batas antara RI-PNG melalui RI-PNG JBC Forum mempunyai peranan penting karena berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dan diplomasi nasional.
“Melalui forum ini, kita semua dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mendorong diplomasi dan kerja sama perbatasan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Papua Nugini,” tambah Amran.
Selain itu, hal ini juga sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yaitu Pacific Elevation, dimana PNG merupakan salah satu negara besar di kawasan Samudera Pasifik dan juga merupakan negara tetangga. Oleh karena itu, PNG mempunyai nilai dan kedudukan yang strategis bagi kepentingan Indonesia.
Perwakilan kementerian/lembaga hadir dalam pertemuan tersebut sebagai peserta offline, khususnya Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan intelijen negara; Badan Intelijen Strategis Mabes TNI; dan Pemerintah Provinsi Papua. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hadir secara daring. Departemen Umum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; KBRI Port Moresby; KJRI Wanimo; dan BPPD Merauke.