Efektifkah Rancangan Kabinet ‘Zaken’ Prabowo-Gibran? Begini Kata Pakar UGM
thedesignweb.co.id, Yogyakarta Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Jebran Rakabuming Rak, serta rencana menjadikan menteri zaken tanpa membagi jabatan di partai politik, sepertinya masih belum terlihat.
Menurut sosiolog dan ilmuwan politik UGM Kuskridho Ambardi, tumbuhnya menteri di “kabinet zaken” akan mempengaruhi kerja pemerintah.
“Tetapi saya melihat Pak Prabowo fokus untuk menciptakan kelompok-kelompok besar dan mandiri. Jadi menurut saya kesehatan masyarakat tidak tercermin dalam pemikiran Pak Prabowo,” kata Kuskridgo dalam acara diskusi di Aula Barat Gedung Pusat UGM. pada hari Rabu, 25 September 2024.
Alias Kuskridgo, Dodi, khawatir menteri yang “gemuk” bisa menciptakan pemerintahan yang terlalu banyak kepentingan dan lamban bertindak. Selain itu, jika jumlah kementerian dan lembaga pemerintah bertambah, maka dibutuhkan lebih banyak dana untuk melaksanakan program pemerintah.
Dodi menilai pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi, namun ada perbedaan perilaku yang ditunjukkan dalam dukungan media terhadap Prabowo selama ini.
“Saya lihat, Prabowo suka Splendor.” “Dia punya latar belakang militer, dan saya pikir itu mungkin berdampak pada cara dia memerintah,” kata Dodi.
Melihat penuturan Prabowo mengenai rencana program kerja yang dicanangkan saat kampanye, maka Prabowo akan fokus memperkuat pengaruh Indonesia dalam urusan internasional, stabilitas, dan kemandirian. Dalam hal ini, kemandirian dapat berupa kekayaan, pangan, dan stabilitas.
Sementara dari sisi partisipasi masyarakat, Dodi memperkirakan akan terjadi penurunan dibandingkan pada masa pemerintahan Jokowi satu dekade terakhir.
Pak Prabowo sempat bilang akan belajar langsung ke Pak Jokowi, bukan ke pakar atau pakar. Mungkin pemerintahan ini dibentuknya bukan lewat perundingan, tapi berkelompok, imbuhnya.
Dodi mengatakan, sistem pemerintahan dengan menteri zakens sangat erat kaitannya dengan pengalaman Prabowo di masa perang, namun memiliki banyak kelemahan jika digunakan di pemerintahan.
Sementara itu, pakar hukum Fakultas Hukum UGM, Jans Arizona, menyoroti tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru-baru ini mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) kementerian pemerintah. Keputusan tersebut mengubah beberapa hal, khususnya penghapusan batasan jumlah layanan.
Jans menyayangkan proyek DNR menjadi alat untuk memihak pejabat senior. Sebab tren ini dimulai sejak pemerintahan Jokowi, ketika banyak pimpinan partai yang diangkat menjadi menteri.
“Kalau kita lihat pembuatan undang-undang di masa transisi, undang-undang itu mempengaruhi kepentingan penguasa, tapi berasal dari DPR. Jadi bukan lagi lembaga yang mandiri untuk memberi manfaat kepada rakyat, tapi bisa diberdayakan oleh DPR. pihak berwenang,” kata Jans.
Jans berharap kabinet Prabovo tidak mengulangi rencana yang sama dan mengembalikan kerja aparat sebagaimana mestinya. Pengawasan DPR saat ini belum memadai dalam memantau kinerja negara. Jans melihat sekolah sebagai pusat pendidikan dan keahlian sebagai kontributor penting bagi pemerintahan masa depan.
Jans berharap seluruh perguruan tinggi dapat berkomitmen terhadap kepentingan publik dengan melakukan reformasi kebijakan publik.
“Menurut saya, permintaan ilmuwan ke depan tidak boleh bersifat politis, harus berpihak pada masyarakat. Seperti halnya kritik, mereka harus membuat contoh kritik yang ‘berisik’ agar didengar,” imbuhnya.
Meski belum dilantik secara resmi, kepemimpinan Prabowo-Djebran sudah diharapkan, terutama dalam kasus kabinet Zaken dan karena banyaknya konflik yang muncul selama pemilu dan pergantian pemerintahan. Ia berharap aparat pemerintah mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat.