Fahri Hamzah Usulkan Omnibus Law Perumahan Jadi Kunci Atasi Masalah Perumahan
thedesignweb.co.id, Wakil Menteri Perumahan dan Penyelesaian Jakarta (PKP) Fahriam Hamzah, mengusulkan setiap tahun keberadaan Presiden Presiden Amerika.
“Di tingkat berikutnya, saya, ingin menawarkan bahwa perumahan tidak hanya melahirkan ke lembaga baru, (yaitu) PCP Minist/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29 29/29/29/229/29/29/29/229/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/49/29/2024).
Menurut Fahri, peraturan perumahan telah didistribusikan dan diperumit oleh pembangunan rumah komunitas. Selain itu, pemerintah daerah sering membuat peraturan yang bahkan menyulitkan, seperti masalah rumit dengan perencanaan perencanaan kota.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konsolidasi regulasi dalam sebuah wadah yang memfasilitasi pengembang dan penegakan hukum, yang memicu antara pusat dan daerah tersebut.
“(Sejauh ini), benar, mereka ingin membuatnya lebih sulit. (Pemerintah) Daerah ingin menyulitkan, sistem kota rumit, ”katanya.
Selain itu, Fahri juga mengungkapkan bahwa 3 juta program domestik yang dimiliki oleh presiden Prabovo Subanto telah dianugerahi penghargaan internasional. Ternyata ketika presiden kunjungan di beberapa negara, seperti Cina dan tanah di Timur Tengah, menemani presiden.
Selama kunjungan, ada banyak minat pada orang asing yang bekerja sama dengan pengembang di industri dalam menyediakan tempat tinggal di daerah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa program perumahan Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pasar global.
Namun, Fahri telah menemukan bahwa ada empat masalah utama yang masih merupakan tantangan dalam melakukan program 3 juta rumah per tahun. Yang pertama adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan. Tanpa akses yang memadai ke tanah, program ini tidak akan bekerja secara efektif.
Kedua, masalah berlisensi yang sering rumit dan memakan waktu. Menurut Fahri, perlu untuk segera menangani birokrasi yang rumit sehingga pengusaha dapat lebih mudah untuk mendapatkan izin tanpa dibatasi oleh prosedur yang panjang dan mahal.
“Kami sangat terkenal sebagai negara yang rumit, tentang birokrasi (a) berlisensi. Oleh karena itu, lisensi yang rumit harus didasarkan, pekerjaan negara sedang menikmati kompetisi.
Masalah ketiga terkait dengan infrastruktur, seperti pasokan air dan listrik, yang harus dipastikan untuk mendukung keberlanjutan perumahan yang dibangun. Keempat, masalah keuangan mengenai pembiayaan pembangunan rumah yang perlu diselesaikan sehingga pengembang dapat dengan mudah memasok penduduk yang tersedia bagi masyarakat.
“Yah, jika kita menyelesaikannya dengan sempurna, sistem sudah ada. Tolong semuanya, ”katanya.
Fahri percaya bahwa mungkin ada solusi jangka panjang dengan Omnibus Housing Act yang akan memfasilitasi pembangunan rumah dan meningkatkan investasi di sektor real estat Indonesia.