Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Dicibir Netizen, Ini Pembelaannya
thedesignweb.co.id, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait protes yang dilontarkan pada kesempatan penganugerahan gelar doktor kajian strategis dan global dari Universitas Indonesia (UI) . Sejumlah mantan mahasiswa UI meminta judul Bahlil Lahadalia direvisi.
Bahlil menegaskan, persoalan ini merupakan persoalan internal kampus. “Entah itu, internal kampus itu yang penting,” ujarnya saat ditemui tim media Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Bahlil memastikan ia menyelesaikan program doktor sesuai ketentuan terkait, yakni setelah empat semester studi.
“Saya 4 semester, perkuliahan, konsultasi, seminar, semuanya ada”, tegas Bahlil. Tuduhan netizen
Kritik terhadap gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil sebelumnya beredar luas di platform media sosial X (dulu Twitter). Pengguna akun @CakD3pp mengungkapkan keheranannya, mengklaim gelar tersebut diraih dalam waktu kurang dari dua tahun, yang dinilai tidak biasa.
Dalam unggahannya @CakD3pp menulis: “Yang saya tahu UI itu berkualitas, siapa tahu sekarang‼️ Salah satu alumni UI Harris Muttaqin mengatakan keajaiban dalam proses penganugerahan masa studi Bahlil adalah gelar Ph.D. . “
Namun Bahlil Lahadalia resmi mendapat gelar PhD bidang Kajian Strategis dan Global dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude.
Disertasinya berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Rendah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”. Pada Rabu (16 Oktober 2024), pengukuhan studi doktoral ini dilaksanakan di gedung Makara Art Center Universitas Indonesia.
Ketua sidang, Prof. Ph.D. Dan Ketut Surajaya, S.S., M.A. mengatakan: “Tim Penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadali sebagai Doktor Program Studi Strategis dan Global dengan Kehormatan.”
Dalam penelitiannya, Bahlil mengidentifikasi empat permasalahan utama yang muncul dari hilirisasi nikel, yaitu dana transfer daerah yang tidak adil, partisipasi pengusaha daerah yang sangat sedikit, rendahnya partisipasi perusahaan lokal di sektor hilir yang bernilai tambah tinggi, dan tidak adanya diversifikasi pasca-operasional. rencana penambangan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama, yaitu: Reformasi alokasi dana bagi hasil hilir. Memperkuat kemitraan dengan pengusaha daerah. Memberikan pembiayaan jangka panjang kepada perusahaan nasional di sektor hilir. Kewajiban investor untuk mencapai diversifikasi jangka panjang.
Wartawan: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com