Berita

Gerindra Akan Kaji Usulan Pemilihan Kepala Desa Lewat Partai Politik

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzan mengatakan pihaknya akan mengkaji strategi pencalonan dalam pemilihan walikota (Pilkade) yang akan dilakukan melalui partai politik. Menurut Muzan, ada ide untuk mengefektifkan pemimpin dari tingkat desa hingga nasional.

“Selanjutnya kita akan mengkaji beberapa gagasan bagaimana mengembangkan demokrasi sebagai cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dari tingkat nasional hingga daerah. Kita akan identifikasi mana yang efektif dan mana yang tidak,” kata Sekjen Gerindra dikatakan kepada presiden. pertemuan. Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Muzan mencatat, sejauh ini pemilihan kepala daerah berjalan sukses tanpa adanya partai politik. Namun jika ada keinginan memilih calon lewat politik, Gerindra akan mempertimbangkannya.

“Iya sejauh ini bagus, Gubernur setempat memberikan kami orang yang non politik, kalau ada kemauan dan keinginan akan kami pelajari,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemilihan walikota (pilkades) sebaiknya dimanfaatkan oleh para politisi. Sebab, dalam penilaiannya, persaingan Pilkades memang lebih buruk, bahkan kejam.

“Pilkada ini bukan hanya pilpres, bukan hanya anggota DPR dan pimpinan daerah saja, tapi para pemimpin negara. Makin sakti, atau kalau pakai kata-kata kemarin, brutal, kejam pak,” kata Dolly kepada DPR. Rapat Balegi yang digelar Jumat (1/11/2024).

 

Menurut politikus Golkar itu, persaingan di pilkada sangat tinggi bahkan menyebabkan kematian lebih banyak dibandingkan pemilu parlemen dan presiden. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang tegas.

“Kasus kematian di pemilu kota lebih banyak dibandingkan pemilu parlemen, pemilu daerah, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini juga harus dimasukkan lebih detail, kemarin kita bicara soal penyelenggara pemilu, kalau tidak bekerja. sekaligus. sampai lima tahun,” ujarnya.

Dolly juga meminta seluruh parpol berani memasukkan usulan tersebut ke dalam konstitusi parpol.

“Sekarang pemilihan wali kota terkesan tidak politis, tidak ada hubungannya dengan parpol, padahal pakai partai, bedanya hanya nangka, pepaya sama, kambing satu, tapi pakai partai.” Pertanyaannya juga, kenapa tidak bisa sekaligus berpartai, kenapa pakai partai “kambing, partai ini sudah ada,” tutupnya.

 

Pembicara : Muhammad Genatan Saputra

Merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *