Gibran Bantu Penyelesaian Aduan Masyarakat di ‘Lapor Mas Wapres’: Ini Arahan dari Bapak Presiden
Liptan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka telah menyelesaikan sejumlah permasalahan masyarakat melalui layanan “Laporan Mas Wakil Presiden”. Kasus yang ditangani antara lain sekuestrasi ijazah dan masalah kesejahteraan.
Dalam jumpa pers di Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (19/11/2024), Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi mengatakan, “Dulu Wakil Presiden memberikan dukungan langsung dengan imbalan gelar.”
Terkait bansos, Hasani menjelaskan, banyak masyarakat yang merasa tidak senang karena tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kemensos memasukkan kembali nama-nama tersebut dalam catatan penerima bantuan.
“Beberapa ibu juga hadir dari Kementerian Sosial untuk mengembalikan ijazah dan data yang terdaftar sebagai DTKS, karena ada ibu-ibu yang pindah ke Bogor dan dihapus dari catatan DTKS,” jelasnya.
“Dan hari ini sudah diserahkan langsung dan didaftarkan ulang di DTKS. Perwakilan dari Kementerian Sosial juga hadir,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hasan mengatakan, penyelesaian pengaduan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Dan ingat, setiap kali wakil presiden berjabat tangan dengan orang-orang yang mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah, dia berkata, ‘Bantuan ini, solusi ini datang dari presiden.’” Itu yang dia tunjukkan sebelumnya, dan itu saja. itu milik presiden,” ujarnya seraya menambahkan bahwa ia mendapat bimbingan dan dukungan dari Presiden Hassan.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi Kepresidenan Hassan Nasbi membeberkan sebagian isi laporan prank yang dikirimkan melalui aduan layanan kontak WhatsApp “Lapor Mas Wapres”.
Laporan yang dikirimkan melalui WhatsApp salah satunya berasal dari seseorang yang mengaku mampu menghentikan longsor di Lapindo.
“Banyak pemberitaan palsu lewat WhatsApp. Ada yang berjanji akan menghentikan aliran sampah Lapindo. Jadi banyak juga yang seperti itu,” kata Hasan dalam jumpa pers di Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa. 19 November 2024).
Selain itu, ada juga laporan pribadi seperti masalah keluarga. Salah satu pertanyaan dilontarkan seorang suami yang mengaku ASN.
“Ada yang punya keretakan keluarga sehingga suaminya dihukum, misalnya ada satu orang ASN, maka suaminya akan dihukum atau dipecat, seperti laporan internal,” tambah Hasani.
Hasani menilai laporan-laporan tersebut sulit dilacak karena persoalannya sangat pribadi.
“Atau, misalnya laporan yang sedang ngetren banget, konotasi tertentu, maka laporan itu memang sedang ngetren. Kita sebutkan nama dan bendanya, tapi kita tahu itu laporan yang sedang ngetren banget,” kata Hasan.
Untuk mengatasinya, Istana menyiapkan kantor pendukung untuk mengkaji laporan yang masuk.
“Dengan kata lain, yang penting bukan hanya mengetahui mana yang trending dan mana yang tidak, tapi juga laporan mana yang akan disampaikan ke kementerian, lembaga, sekretariat mana, dan persiapan apa yang sedang dilakukan, kami akan segera bisa menginformasikannya kepada masyarakat. publik”.
Vice President Rapport Mas mengatakan, selain pembenahan back office, perseroan juga akan memperkuat reaksi di daerah, mengingat sistem pengaduan ini tidak hanya ada di pusat, tapi juga di daerah.
“Jadi yang harus dipahami, sistem pelaporannya tidak hanya satu. Di tingkat daerah, ada sistem pelaporan ini. Di tingkat departemen, ada sistem pelaporan ini.”
“Adanya laporan Wapres ini semakin mendapat perhatian. Jadi bukan satu-satunya, tapi terbukti bahwa respon pemerintah terhadap aduan masyarakat harusnya lebih cepat, harus lebih tinggi. “ Jadi maksudnya apa? “tambah Hasani.
Jurnalis: Alma Ficasari
Sumber: Merdeka.com