Gus Yahya Sebut Minimal Separuh Kabinet Prabowo-Gibran Berisi Wakil dari NU
thedesignweb.co.id, Yogyakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staguf mengatakan jika diukur secara geografis, setidaknya separuh kabinet akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, PBNU berharap berbagai warisan yang baik di bawah Presiden Joko Widodo terus dikembangkan lebih baik.
“Seperti yang saya katakan, fakta dan realitas demografisnya, menurut jajak pendapat, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah anggota PBB. “Jadi kalau kita ukur secara demografi, paling tidak separuh kabinet diisi oleh orang-orang NU,” kata Gus Yahya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/8/2024).
Soal jabatan menteri apa pun, Gus Yahya menyebut itu milik Presiden terpilih Prabowo. Namun yang pasti seluruh pimpinan NU akan selalu siap jika mendapat amanah menjadi menteri. Meski demikian, PBNU sangat berharap di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, seluruh program yang dikembangkan dan diwariskan pada dua periode Presiden Jokowi terus dilaksanakan atau ditingkatkan.
PBNU mencatat, banyak hal baik yang dilakukan Presiden Jokowi selama dua pemerintahan tersebut. Pemulihan hubungan Prabowo-Jokowi dinilai sangat baik karena akan mendorong kelanjutan inisiatif strategis yang digagas Presiden Jokowi. “Kalaupun ada perubahan, sebaiknya dibicarakan bersama. Inisiatif ini tidak boleh disia-siakan atau hilang. “Sebelum visinya terwujud,” ujarnya.
Di Fisipol UGM, Gus Yahya menjadi keynote speaker pada “Simposium Pesantren 2024: Strategi Penguatan Pesantren Sebagai Pilar Masa Depan Indonesia”. Selama lebih dari satu jam, Gus Yahya membahas berbagai tantangan yang dihadapi pesantren ke depan untuk menjadi pilar pembangunan nasional.
Salah satu tantangannya adalah bagaimana pemerintah hadir di 40.000 pesantren sehingga bisa mengatur kehidupan lebih dari 12 juta masyarakat yang tinggal di pesantren. Pondok pesantren tidak bisa hidup sendiri sehingga semuanya harus diatur. “Karena tidak ada pemerintahan, berbagai situasi muncul. “Tidak ada kontrol, tidak ada alat untuk membuat standar, dan sebagainya,” katanya.
Tahun lalu, Gus Yahya mengatakan PBNU telah membentuk kelompok untuk memunculkan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan pesantren. Pesantren diharapkan dapat ditata dan diatur sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya seperti sekolah negeri dan universitas. “Pesantren butuh ini, kita tidak bisa membiarkannya. “Jika kenyataan ini dibiarkan, maka pesantren akan menjadi pilar pembangunan negara di masa depan,” jelasnya.