Hashim Djojohadikusimo Tarik Investor Asing Bangun 3 Juta Rumah
LIPUTAN6:
Selain pemerintah Qatar, yang menandatangani MO pada awal Januari, kata Hashim, kemudian mengikutinya dengan investor dan Uni Emirat Arab (UEA).
“Kemudian 31 Januari 2025, dewa yang ingin disebutkan dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, yang akan menjadi 1 juta apartemen,” Hashim dan penduduk (PKP), Selasa (21).
Selain itu, Hashim mengatakan bahwa ia tertarik pada investor Türkiye yang berencana untuk membangun sekitar 50.000 poin. Kemudian Singapore Investors berencana untuk membangun 100.000 nilai.
Akun tersebut mengungkapkan bahwa beberapa situs -di -dalam, seperti Jakarta Selatan, mencakup 24 hektar ruang. Lalu ada Danau Metland (Cibitung), yang merupakan tanah Kementerian Pertahanan, yang merupakan 41 hektar. Sekretariat (setneg).
“Tempat pertama adalah di Calibata, 24 hektar pemerintah pusat, sekretariat negara adalah kompleks BPN lama. Ara dan definisi hubungan
Hashim juga mengklarifikasi masalah hubungan dengan menteri bergerak berputar -putar. “Maaf, ini penipuan. Ini bohong,” katanya.
Dia mengatakan bahwa pada saat itu dia diundang dengan nama panggilan ARA, Marar Sirar tentang penandatanganan investasi Qatar dalam rencana 3 juta rumah.
Sementara itu, Presiden Prabovo Subiano dipanggil untuk bertemu dengan investor Qatar.
Di masa lalu, Kementerian Perumahan dan Pengembangan Regional (PKP) masih menunggu instruksi dari Parlemen Indonesia ke 3 juta rumah di peta jalan, terutama di Komisi.
Asisten Menteri PKP Fahi Hamza mengatakan bahwa partainya masih menunggu undangan DPR, menguraikan rencana komprehensif untuk membangun 3 juta rumah.
“Kami sedang mempersiapkan karena DPR bertanya tetapi nanti kami akan menjelaskan ini kepada DPR. Untuk infrastruktur dan supremasi (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/255).
Fahi juga menjanjikan dokumen utama program ini, yang menjanjikan kampanye Presiden Prabovo Subian untuk menjadi dokumen publik. “Ah, ya kamu harus melakukannya. Ini janji kampanye, yang akhirnya menjadi rencana pemerintah,” katanya.
Pada tahun ini, PKP akan membahas kelanjutan dari program pengembangan perumahan, yang merupakan anggaran dalam anggaran negara 2025.
“Meskipun kami terus mengevaluasi bagaimana membuat efek pengembangan rumah lebih besar. Karena jika sudah ada prosedur,” kata Fahri.
Karena menurutnya, kelompok -kelompok komunitas kelas atas mudah tersedia untuk menyediakan apartemen. Seperti yang disertakan dengan sistem pendanaan, bank dan layanan keuangan lainnya di lembaga membeli perumahan.
“Masalahnya disajikan di bawah ini, tidak terhubung ke sistem pendanaan. Jadi sulit untuk menyentuh rencana pembelian rumah. Kami sekarang fokus pada banyak institusi.
Wakil Menteri Perumahan dan Keadilan (Men PKP) sebelumnya diumumkan, dan ada tiga masalah yang dikumpulkan, yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan mitranya di masa depan.
Tiga masalahnya adalah masalah tanah, lisensi, dan pendanaan. Agar Kementerian PKP membutuhkan bantuan menyelesaikan masalah.
“Kementerian PKP telah bekerja hanya selama 51 hari. Tetapi dalam waktu 51 hari, kami mencoba mengidentifikasi semua masalah di lingkungan perumahan dan perumahan,” kata Farrute Hamzan pada hari Rabu (11/12/2024).
Fahri mengatakan bahwa kementerian PKP juga mengoordinasikan anggota parlemen, terutama, Parlemen Indonesia dan DPD RI untuk mengevaluasi berbagai langkah di bidang perumahan dan keputusan anggaran.
Menurutnya, tiga masalah rumah 3 juta perlu dilakukan dengan cepat. Terutama sehubungan dengan penerbitan lahan dan lisensi. Koordinat dan keterampilan
Kementerian PKP juga mengoordinasikan kepala jaksa penuntut dan kantor ringkasan, ketersediaan data dan area yang dapat diterapkan pada orang -orang dalam pengembangan apartemen.
“Saya telah berbicara dengan Pak Nusron (Menteri ATR / BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi krisis tanah. Kami juga telah mengoordinasikan beberapa lembaga yang terkait dengan lisensi perumahan,” tambahnya.
Tidak begitu penting, Fahri juga menekankan masalah pendanaan. Dia menemukan itu faktor penting yang seharusnya tidak luput dari ruangan.
“Kami juga membahas Menteri Keuangan, Indonesia dan Bank. Dengan demikian, masalah perumahan harus dilakukan oleh semua pihak, dan Kementerian Pertahanan juga terus mempromosikan semangat semua pihak dalam pembangunan DPR,” pungkasnya .