Hasilkan Tembakau Berkualitas, Industri Rokok Lokal Didorong Kejar Pasar Ekspor
Lipatan6.com, anggota Komisi Jakarta untuk Perwakilan Vije, Eric Hermavan mendorong penulis industri rokok UUKM untuk mengekspor untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi perusahaan dan negara. Langkah ini penting untuk membuat nilai tambah (nilai tambah).
“Salah satu nilai tambahan yang dapat dibuat adalah inovasi tembakau untuk produksi rokok, mengingat kualitas rokok berkualitas tinggi,” Eric Hermavan dihubungi pada hari Jumat (27.12.2044).
Legislator Golkar, yang memilih Java Timur Eastern XI (Madura), juga mendorong peningkatan ekonomi produk tembakau dan tembakau petani untuk mencapai manfaat Madura. Dia mengatakan akan mendorong industri produk tembakau untuk berlangsung di Madura sehingga masyarakat bisa maju.
“Ini sejalan dengan presiden ASTA yang dibaca dalam pekerjaan berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan nilai tambah di negara ini,” katanya.
Ketua Dewan Asosiasi Asosiasi Petani Tembakau meminta agar Presiden Prabovo mempekerjakan untuk meningkatkan sumur -pembungkus petani tembakau melalui kebijakan kemajuan pertanian tembakau di negara ini.
Samukrah juga menetapkan harapan besar bagi Presiden Prabovo, yang mengundang para suster negara dan negara itu untuk menjadi negara yang berani, negara yang tidak takut akan penghalang, negara yang tidak takut akan ancaman.
Ini, kata Samukrah, mengingat bahwa banyak peraturan dituduh mengubah sektor di negara itu. Baru -baru ini, penerbitan Menteri Peraturan Keuangan no. 97 dan 2024 sehubungan dengan harga eceran rokok (HJ) 10,07%, yang akan berlaku pada Januari 2025.
Kemudian, rencana untuk memaksakan 12% PPN yang kemungkinan akan dimuat ke dalam rokok. Dan, ada lebih banyak kebijakan fiskal dan non-fiskal yang menagih industri tembakau nasional. Karena kebijakan akan berdampak pada kelangsungan hidup pertanian tembakau.
“Kami berharap presiden Prabovo akan pintar untuk melindungi ekosistem hadiah yang merupakan pilar ekonomi populis untuk memanifestasikan cita -cita realisasi kedaulatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Hasil penelitian sebelumnya untuk kebijakan ekonomi untuk Fakultas Ekonomi, Universitas Bramija (PPKE-FEB UB), kebijakan untuk meningkatkan tugas cukai tidak efektif dalam mempertahankan kebijakan produk industri produk (IHT). Karena, pada pelanggan adalah perubahan pelanggan rokok untuk mengkonsumsi rokok yang lebih rendah ketika harga rokok meningkat.
Peneliti PPKE-FEB UB yang lebih tua, katanya, meningkatkan tingkat pajak rokok, di mana konsumen dihargai untuk melintasi rokok Grup 1, yang lebih murah dengan pajak cukai yang lebih rendah. Fenomena ini dapat dilihat dengan jelas ketika bea cukai, harga rokok kelas 1 meningkat secara signifikan, tetapi total konsumsi rokok tetap stabil pada 32,5% hingga tingkat cukai mencapai 25%.
“Kebijakan ini untuk meningkatkan cukai efektif dalam mengurangi konsumsi rokok total, karena hanya ada perpindahan biaya dari produk mahal di produk murah,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Kamis (26.12.2024.) “
Hasil studi UB UB menyatakan bahwa kebijakan pajak cukai meningkat, apakah atau tanpa kenaikan harga rokok, tidak efektif dalam mengurangi konsumsi rokok secara signifikan. Efek penggantian menjadi hambatan utama, di mana konsumen beralih ke produk murah, sementara sirkulasi rokok ilegal meningkat. Selain itu, produksi rokok legal telah berkurang, jumlah pabrik telah menurun dan basis pendapatan negara telah berkurang.
Untuk mencapai kontrol konsumen dan optimasi milik negara, kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperkuat rokok ilegal, biaya yang seimbang antara kelompok dan pendidikan kesehatan untuk secara bertahap mengurangi permintaan rokok.
“Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal bisa lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok dengan meminimalkan dampak negatif pada industri dan pendapatan dari negara,” kata Joko.
Menurut Joko, kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri rokok kecil, mengatasi rokok ilegal dan pendekatan akses data konsumen sangat penting untuk keberlanjutan industri tembakau dan keseimbangan ekonomi nasional. Dengan demikian, dibutuhkan penilaian konstan dan integrasi silang untuk memastikan kebijakan yang lebih efisien dan inklusif.
PPKE-FEB UB UB berharap penelitian ini dapat menjadi dasar penting bagi banyak pemangku kepentingan untuk membentuk kebijakan yang lebih cerdas, terutama dalam konsumsi tembakau, rokok dyne ilegal dan keberlanjutan industri tembakau (IHT).
“Respons masyarakat yang positif menunjukkan keprihatinan yang tinggi tentang masalah ini, serta momentum untuk mendorong kerja sama pemerintah, akademisi, dan aktor dalam penciptaan kebijakan dengan semua pengaruh yang inklusif, berkelanjutan, dan meluas untuk ekonomi dan kesehatan masyarakat,” simpul.