Industri Hulu Migas Sumbang Kontribusi Rp 4.132 Triliun terhadap PDB Indonesia
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro melihat kontribusi sektor hulu migas (migas di dalam air). Termasuk kontribusinya terhadap APBN untuk berkontribusi terhadap Produk Nasional Bruto (PDB).
Ia mencatat, ada tiga kontributor besar industri migas. APagny, berkontribusi terhadap APBN, mendatangkan investasi dan berkontribusi terhadap PDB Indonesia.
“Selama sepuluh tahun terakhir, industri migas rata-rata memberikan kontribusi sebesar 2,035 triliun dolar terhadap APBN, investasi sekitar 2,086 triliun, dan menyumbang sekitar 4,132 triliun terhadap PDB Indonesia,” kata Komaidi dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024). ). .
Nyatanya, angka absurd tersebut tidak mencegah masalah kecil. Yang paling menonjol adalah penurunan produksi migas nasional pada tahun 2013 hingga 2023.
“Meskipun berperan penting dan posisinya strategis, kinerja industri migas lepas pantai mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir.”
Selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2013 hingga 2023, rata-rata produksi minyak bumi mengalami penurunan sebesar 3,06 persen, sedangkan produksi gas bumi Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,87 persen per tahun.
“Dalam satu dekade terakhir, rata-rata cadangan migas Indonesia mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,34 persen dan 7,49 persen.” Strategi produksi
Komaidi juga mencatat upaya pemerintah dan kelompok usaha untuk mencegah penurunan produksi. Hal ini dilakukan antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan kontraktor perusahaan patungan (KKKS) atau operator migas.
Beberapa upaya awal yang dilakukan adalah penemuan cadangan minyak dan gas baru di Geng Utara (Kutai). Kedua, penemuan cadangan baru di Andaman Selatan. Ketiga, kegiatan pembangunan telah dilakukan di proyek Forel dan Bronang (Natuna). Keempat, menerapkan langkah-langkah perbaikan sumur yang telah diisi karet.
“Dari sisi regulasi, pemerintah juga tercatat berupaya meningkatkan kinerja industri migas di perairan.”
Hal tersebut adalah pencantuman proyek industri migas dalam Rencana Strategis Nasional (PSN), Perpres No 588 Tahun 2017, Perpres No 56, dan Perpres. Itu dikendalikan oleh keputusan. Tanggal 109/2020. Beberapa Perpres tersebut telah dilengkapi dengan PP 42/2021 tentang Fasilitasi Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, Komaidi mengatakan meski sudah ada PSN, rumitnya perizinan bisa menjadi kendala besar yang harus diatasi oleh pengusaha migas.
“Masalah perizinan harusnya dihadapi oleh para pelaku usaha di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan dan konstruksi, produksi dan pasca kerja. Perizinan aliran migas setidaknya ditanggung oleh 19 kementerian/lembaga,” ujarnya.
Atas peran penting dan posisinya yang strategis, pihaknya meyakini kerumitan dan kerumitan perizinan di industri hulu migas harus segera diatasi.
Mengacu pada kontrak bagi hasil (PSC) yang digunakan di Indonesia sebagai sistem bisnis minyak dan gas lepas pantai, maka pengurusan dan pengurusan izin seharusnya menjadi tanggung jawab negara atau melalui pemerintah pemilik sumber daya.
“Pada saat yang sama, peran KKKS sebagai mitra negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai penyandang dana lebih besar dalam upaya mencari dan memproduksi minyak dan gas bumi.”
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya diminta fokus pada industri minyak dan gas (migas). Sebab jika industri ini terbengkalai, ada risiko kerugian Rp 830 triliun.
Komaidi Notogenoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan industri hulu migas menjadi salah satu pilar yang akan mewujudkan visi Asta Cita Prabowo-Gibra. Dengan perannya dalam perekonomian nasional.
Pak Komaidi mengatakan dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024) bahwa “peran penting industri migas Indonesia yang maju tercermin dari risiko perekonomian yang mungkin terjadi tanpa industri ini”.
Berdasarkan perhitungan mereka, negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 830 miliar jika industri perusahaan migas utama tersebut ditutup. Padahal, kebutuhan devisa Indonesia untuk mengimpor migas akan meningkat hingga 3,500 triliun dolar AS pada tahun 2050.
Apabila industri migas berhenti beroperasi, maka risiko terhadap perekonomian Indonesia adalah: (1) hilangnya PDB sekitar 420 miliar miliar, (2) hilangnya pendapatan pemerintah sekitar 200 miliar miliar, (3) hilangnya pendapatan negara sekitar 200 miliar miliar. investasi sekitar 210 triliun dolar, dan (4) Permintaan devisa impor migas kemungkinan akan meningkat antara Rp 2.500 triliun hingga Rp 3.500 triliun pada tahun 2050,” kata Pak Komaydi.
Program prioritas pemerintahan Asta Cita dan Prabowo-Gibran terkait dengan tugas prioritas utama dari 17 program prioritas, khususnya untuk mencapai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Industri minyak dan gas sedang booming.
Pada tahun 2023, minyak dan gas alam masih akan menyumbang 47% dari bauran energi Indonesia. Pada saat itu, minyak dan gas menyumbang porsi besar dalam bauran energi global, yaitu sebesar 55,1 persen konsumsi energi global.
“Meskipun terdapat banyak ruang untuk pengembangan EBET (energi baru dan energi terbarukan), pada tahun-tahun mendatang (bahkan hingga tahun 2050) diperkirakan sebagian besar bauran energi global akan dilakukan oleh minyak dan gas alam. Permasalahan tersebut, terutama masalah kesenjangan dan tingkat “harga yang tidak kompetitif menjadi alasan utama EBET tidak berkontribusi signifikan terhadap bauran energi global,” ujarnya.