Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji, BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
LIPUTON 6.
BPKH telah menjadi motivasi utama untuk memperkuat pemerintah seminar yang bertanggung jawab dan transparan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Desember 224. Program ini dihadiri oleh agen implementasi BPK Riyana Jayapavira, kepala pembicara, serta direktur pengembangan komunitas, Kumbul Kudavidjanto Sudajadi, mewakili Ketua Komunitas.
Selain itu, mitra BPS BPIH, mitra investasi, mitra laba dan pemasok barang dan jasa BPKH juga hadir.
Riana Jayapravira yang diterima menekankan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, BPKH telah mempertahankan komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan dana haji. Dia berkata, “HAJ Funds adalah perintah orang yang harus dikelola dengan tanggung jawab, transparansi dan berkelanjutan. Seminar ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman korupsi, kepentingan lingkungan dan kepuasan dan mitra BPK,” katanya.
Tanggung jawab BPHH yang ditentukan dalam Undang -Undang 2014 dari 34. Upaya untuk mencegah korupsi adalah fokus utama. Dalam manajemen dana haji, BPHH selalu berkomitmen untuk membimbing syariah, hati -hati dan profitabilitas dan prinsip -prinsip yang menguntungkan.
Dalam presentasinya, Direktur Pengembangan Komunitas Indonesia, KPK dan Kumbul Kuddvidjan Sudajadi menjelaskan bahwa bonus total korupsi telah menjadi korupsi terkuat dalam 1 hingga 1 September terakhir dari 1 September. Ia menggarisbawahi pentingnya organisasi dan konsistensi.
“Studi korupsi mengancam tidak hanya orang tersebut tetapi juga lembaga -lembaga. Oleh karena itu, konsistensi lingkungan internal dan dengan mitra adalah kunci utama untuk mencegah korupsi. Integrasi nilai integritas pada usia muda juga harus menjadi masalah umum,” kata Kumbul.
Seminar ini adalah langkah khusus bagi BPKH untuk memastikan layanan terbaik bagi jutaan peziarah potensial Indonesia, untuk memastikan manajemen keuangan korupsi haji. “Kami berharap bahwa koordinasi antara BPHK, KPK dan mitra terkait dapat didirikan dengan cermat untuk menciptakan pemerintah Haji di masa depan,” ACEP menyimpulkan.
Dengan kegiatan ini, BPKH menekankan bahwa sebagai sebuah organisasi, tidak hanya memberikan prioritas pada efisiensi dan efisiensi manajemen dan efisiensi dana haji, tetapi juga integritas dan akuntabilitas dalam semua hal.