Jakarta Fund Jadi Sumber Pendapatan baru dan Dana Abadi ala Pramono Anung
thedesignweb.co.id, Jakarta Calon gubernur pertama Jakarta Pramona Anung mengatakan pendanaan Jakarta akan menjadi sumber dana baru bagi Jakarta. Hal itu diungkapkannya saat audiensi dengan tokoh masyarakat dan ketua RT di Kecamatan Kebayoran Lama di Kong Djie Coffee, Kebayoran Lama, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).
“Selama ini pendapatan Jakarta hanya dari pajak, retribusi, dividen, tapi nanti ada pendapatan baru dari pembiayaan Jakarta,” ujarnya.
Pramonon Anung juga mengatakan, Jakarta adalah entitas yang sangat cepat. Dengan begitu, kata dia, pendapatan dalam negeri Jakarta cukup besar.
“Dengan return yang cukup besar, Jakarta bisa memberikan investasi tanpa agunan, sehingga Jakarta Funding bisa menjadi dana permanen bagi Jakarta,” ujarnya.
“Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 (UU DKJ), terdapat dana inti yang menjadi payung utama pembiayaan Jakarta untuk melakukan terobosan baru bagi Jakarta,” jelas Pramono Anung.
Pramono Anung akan mengalokasikan setidaknya Rp2 hingga 3 triliun dari sisa anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SiLPA) DKI Jakarta untuk mendanai program Jakarta Foundation.
“Dana SiLPA (perhitungan saldo anggaran) dari APBD Jakarta yang rata-rata 5 triliun rupiah. 6 triliun rupiah setiap tahunnya, kenapa tidak ambil 3 triliun rupiah untuk mendanai Jakarta,” ujarnya.
Pramono Anung mengatakan, selama ini Jakarta hanya mengandalkan pajak, retribusi, dan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pendapatan daerah. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Jakarta harus punya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan atau revenue,” ujarnya.
Kandidat Gubernur DKI Jakarta yang didukung PDIP ini mengatakan konsep dana inti mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) atau lembaga dana kekayaan negara Indonesia, yang digunakan untuk pembangunan.
Ketika dimulai 2,5 tahun lalu, aset awal INA hanya berkisar Rp6 triliun, kini telah berkembang menjadi Rp150 triliun dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka.
Konsep serupa bisa diterapkan di Jakarta melalui crowdfunding. Dengan total APBD Rp 86 triliun, Jakarta dinilai memiliki modal tetap yang baik.
Dengan penanganan yang profesional, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan budaya, seni, dan lainnya, termasuk pendidikan. Konsep Yayasan Jakarta akan memungkinkan berkembangnya kegiatan seni dan budaya di Jakarta.
“Kalau bisa, Indonesia (INA) sendiri bisa mencapai 150 triliun rupiah. Jika dana di Jakarta dikelola secara transparan dan terbuka serta mempekerjakan orang-orang profesional, saya yakin tidak butuh waktu dua tahun untuk mengumpulkan dana sebesar 20 triliun rupiah. Sederhana sekali,” kata Pramono Anung.
(*)